Tulungagung - majalahbuser.com, Ditengah pandemi Covid-19, DPRD Tulungagung tetap eksis menggelar rapat guna menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung Tahun 2019.
Meski hasil final pembahasan mestinya usai hari Rabu tanggal 22 April 2020 sesuai amanah undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD. Mundur beberapa hari dan dapat terselesaikan hari ini. Rabu,13/5
Gelar rapat paripurna itu sendiri berlangsung diruang Graha Wicaksana DPRD dengan agenda utamanya adalah mendengarkan penyampaian rekomendasi DPRD Tulungagung yang dibacakan oleh Heru Santoso, sekaligus penyerahan naskah LKPJ kepada Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo, MM oleh Ketua DPRD Tulungagung Marsono, S.Sos.
Dikatakan oleh Heru Santoso, bahwa rekomendasi yang merupakan hasil kerja seluruh anggota DPRD ini, masih menyisakan beberapa saran, masukan dan catatan penting, strategis serta evaluasi akhir yang harus dilaksanakan oleh Bupati bersama unsur eksekutif yang lain dalam menjalankan roda Pemerintahan setahun yang akan datang.
Yaitu diantaranya, meminta kepada Pemerintah Daerah agar lebih meningkatkan potensi ruang dan lahan sebagai kawasan obyek wisata serta membuka potensi produk unggulan dari hasil-hasil Pertanian, Perikanan dan Industri pengolahan sehingga dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Harapan lainnya mengenai Dinas Pendidikan, DPRD masih menyoroti belum meratanya penempatan Guru, PNS di hampir setiap Sekolah. Masih terjadi kesenjangan antar sekolah. Dan Pendidikan murah yang berkualitas masih belum dirasakan manfaatnya dikalangan masyarakat. Untuk itu disarankan supaya memakai system transfer bantuan langsung tunai (BLT) kepada peserta didik baru, mulai kelas 1 SD dan Kelas VII SMP sesuai besaran yang diamanahkan oleh Perda Kabupaten Tulungagung.
Dibidang Kesehatan DPRD menyarankan perlunya peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana bagi Rumah Sakit Dr. Iskak yang sangat memerlukan alat medis untuk penyakit ginjal.
Selain itu disarankan pula untuk memberi tunjangan bagi tenaga Medis non PNS utamanya tenaga medis yang langsung menangani penderita Covid-19. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Tulungagung masih masuk klasifikasi tinggi dampak Covid-19, oleh karenanya semua wajib memikirkan jalan keluar dan penanganannya. Yaitu dengan pengadaan tempat penampungan baik bagi medis dan paramedis yang menangani penderita Covid-19 dimasa yang akan datang.
“Capaian pendapatan Dr. Iskak yang melebihi target ditahun 2019 sebesar lebih dari Rp. 288 Milyar. Diharapkan dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, “ pinta Heru Santoso.
Leih lanjut dikatakan, untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang, ada catatan strategis. Yakni alokasi anggaran sangat besar, sekitar 163 Milyar, namun yang teserap hanya 59,4 persen. Ini menunjukkan kinerja yang sangat buruk dan tidak profesional.
Banyaknya infrastruktur jalan yang semakin banyak yang rusak ringan hingga rusak berat mestinya harus segera diperbaiki sehingga tidak berakibat borosnya pada anggaran.perawatan, untuk itu dimohon kepada Bupati untuk memberikan pembinaan kepada Dinas PUPR supaya mereka bekerja lebih bak dan profesional.
Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo, MM mengatakan kepada awak media, usai rapat, bahwa besaran anggaran penanggulangan Covid-19 diambilkan beberapa sektor dari pengadaan barang dan jasa sekitar 50 persen dan pengadaan belanja modal lebih kurang 50 persen. Dan kalau masih kurang akan dilakukan pergeseran anggaran yang lain. (unt/adv)