Rapat Paripurna DPRD Tulungagug Setujui Perda Perubahan APBD 2017

Tulungagung, Rapat Paripurna DPRD Tulungagung berlangsung digedung aula DPRD setempat, Hari Jum’at 8/9. Setelah mendengarkan Pendapat akhir 8 Fraksi DPRD Tulungagung yang menyatakan setuju dan menerima Ranperda Perubahan APBD Tahun 2017 dan Ranperda Perubahan Perda Perda No10 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 – 2018. Ketua DPRD Tulungagung Supriyono, SE, M.Si langsung mengedok palunya secara resmi bahwa 2 Ranperda Perubahan itu menjadi Perda.

Laporan Badan Anggaran DPRD yang dibacakan Marsito mengenai Perubahan APBD Tahun 2017 adalah sebagai berikut. Pendapatan yang diterima Pemerintah Daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 2.495.247.428.157,50 tetapi setelah Perubahan realisasinya sebesar Rp. 2.369.775.228.475,50.

Sedangkan anggaran Belanja, sebelum perubahan sebesar Rp. 2.393.253.916.157,50 tetapi setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 2.554.872.876.886,96, makanya mengalami defisit anggaran sebesar 197.890.354.411,34. Dengan silpa nol rupiah.

Dalam acara itu, dilakukan Penyerahan 2 Perda perubahan tersebut, dari Ketua DPRD Tulungagung Supriyono, SE, M.Si kepada Bupati Syahri Mulyo, SE, M.Si. tetapi sebelum itu dilakukan penandatanganan naskah Perda oleh Bupati dan Ketua DPRD serta oleh tiga Orang Wakil Ketua DPRD Tulungagung, disaksikan Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo.

Pengesahan 2 Perda itu, tidak berlangsung mulus begitu saja tetapi dibarengi permintaan, saran, pendapatan dan harapan dari masing-masing Fraksi, tentunya agar perjalanan Perda Perubahan itu dilaksanakan sesuai yang diinginkan Legislatif, berlangsung baik dan trasparan.

Ada beberapa laporan yang menarik yang disampaikan oleh hampir seluruh Fraksi yang ada di DPRD, yaitu perihal Pemilu Gubernur ( Pilgub ) dan Pemilu Bupati ( Pilbup ) pada tahun 2018 mendatang supaya Tahun politik itu bisa berlangsung kondusif. Mereka minta agar jangan ada intimidasi, penekanan, arahan terhadap ASN. Merka diminta agar bersikap netral terhadap siapapun kontestan Pilgub maupun Pilbup yang tampil diarena Pemilu.

Hal menarik lainnya laporan dari Fraksi PKB melalui juru bicaranya Mashut, PKB merasa prihatin atas targedi kemanusiaan yang terjadi di Rohingnya, Miyanmar.

Ia mendoakan agar perang antar Etnis yang terjadi disana sehingga menelan korban warga Muslim di Rohingnya segera berakhir dan Miyanmar kedepan menjadi negara yang damai seperti beberapa Tahun silam.

Yang berbeda laporan dari Fraksi PAN melalui jubirnya Amang Armanto, PAN menyoroti masalah Pendidikan, katanya untuk Dinas Pendidikan supaya melakukan pemerataan program belajar mengajar diarea perkotaan maupun Pedesaan supaya berlangsung sama sejajar.

Fraksi PAN juga minta masalah kinerja di OPD yang berintegritas supaya mendapat Rewad dari Pemerintah Daerah namun sebaliknya yang kurang baik supaya ada peringatan, hingga pergeseran dan pemutasian.

Demikian pula Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Nur Hamim menyoroti Dinas Pendidikan, terutama dalah hal sarana dan prasarana Sekolah. Karena terbukti di SDN Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo kondisinya sangat memprihatinkan perlu perbaikan. Dan meminta kepada Bupati agar menambah anggaran untuk pengadaan seragam Sekolah untuk Siswa-Siswi MI dan M Ts diberikan secara gratis.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo usai rapat, menjelaskan kepada awak media Tulungagung mengenai defisit anggaran dalam APBD Tahun ini karena adanya pengurangan dana DAU dari Pemerintah Pusat. “ Oleh karena itu beberapa program yang belum dilaksanakan akan mengalami perubahan, “ tandasnya. (unt/adv)