Apalagi impor daging terbesar Indonesia berasal dari Australia dan Selandia Baru, bukan dari China dan Perancis.
Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja ke Paris, Perancis, dan China dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun, ternyata kunjungan itu mendapatkan penolakan dari anggota Komisi IV. Penolakan datang dari anggota Komisi IV asal Fraksi Golkar Siswono Yudhohusodo. Siswono menolak adanya kunjungan kerja tersebut dan akhirnya tidak ikut dalam rombongan.
Bahkan ada kabar tidak sedap yang mengiringi kepergian 27 anggota Komisi IV DPR dan para staf ahli ke Perancis dan China yakni membawa anggota keluarga. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Firman Subagyo mengatakan bahwa para anggota dewan yang membawa anggota keluarganya memang tidak menggunakan uang negara. Tetapi, secara ketentuan dan etika, hal ini tetap saja tidak diperkenankan.
"Kita harus jaga suasana kebatinan akan kondisi DPR yang sedang terpuruk ini. Apalagi soal kunjungan kerja ke luar negeri ini selalu mendapat sorotan tajam dari masyarakat," imbuh politisi Partai Golkar ini.
Peneliti Institute for Development Economic and Finance (Indef) Sugiyono juga mempertanyakan alasan pemilihan China dan Perancis untuk mempelajari ternak. Menurutnya, Perancis terkenal dengan proses perkembangbiakan yang baik. Namun, jika dalih para anggota dewan ingin belajar soal penyakit kuku dan mulut hewan ternak, negara yang paling tepat dikunjungi adalah India.
Anehnya, di tengah derasnya kritik publik terhadap kunjungan kerja (kunker) anggota Dewan ke luar negeri, DPR malah berharap anggaran untuk acara kunjungan kerja ke luar negeri untuk 2013 ditambah. Hal itu terlihat dalam Rancangan APBN 2013 yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah.
Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, DPR kembali merencanakan berpergian ke 38 negara dengan anggaran mencapai Rp248 ,12 milliar. Angka itu naik 77 persen dibanding anggaran 2012 yakni sebesar Rp139 ,94 milliar.
Dengan pemborosan anggaran ini, makin tercorenglah citra dan kredibilitas DPR. Masuk akal kalau rakyat tak lagi menghormati para wakilnya yang tidak amanah dan sering berpergian ke luar negeri itu. Sampai kapan ketidak pekaan para anggota DPR ini dibiarkan terjadi? Hanya DPR sendiri yang bisa menjawabnya! [inilah]