Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng adalah dua tokoh yang menarik perhatian publik akhir-akhir ini.

Keduanya menjadi pemberitaan media massa dalam dua kasus yang berbeda tapi memiliki kesamaan.

Perbedaannya Andi diperiksa Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK) karena kasus Hambalang. Anas dihadapkan pada insiden penyerangan sekelompok orang di Ternate, Maluku Utara, setibanya di Bandara Babullah, untuk acara Musda Partai Demokrat. Atas insiden itu, Anas dievakuasi ke Gorontalo, Sulawesi Utara. Memang tidak terjadi apa-apa dengan Anas karena penyerangan bukan ditujukan kepada dia melainkan salah satu kader Demokrat yang ikut dalam rombongannya.

Kesamaannya adalah bahwa waktu insiden dan pemeriksaan Andi Mallarangeng di KPK terjadi pada Kamis (24/5/2012). Andi diperiksa KPK dalam kasus adanya dugaan korupsi pada proyek pembangunan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. KPK terus menyelidikinya untuk menemukan bukti-bukti dan tersangkanya. Kesamaan lainnya adalah mereka sama-sama kader Partai Demokrat. Tidak ada hubungan memang antara insiden kehadiran Anas di Ternate, dan pemeriksaan Andi di KPK. Hanya, munculnya dua tokoh ini dalam pemberitaan akhir-akhir ini setidaknya telah mengingatkan publik akan persaingan mereka di Demokrat.

Keduanya bersaing di Kongres ke-2 Partai Demokrat di Bandung, 20-23 Mei 2010. Persaingan mereka menunjukan kekuatan dan pengaruh masing-masing di internal Demokrat. Namun, Anas tidak merasa bersaing dengan para calon ketua umum Demokrat kala itu. Dalam deklarasi pencalonannya di Jakarta, 15 April 2010, mantan Ketua Umum PB HMI ini menyatakan kesiapan untuk menjadi calon Ketua Umum Partai Demokrat bukanlah untuk bersaing apalagi bertanding. Sebab, pencalonannya bukan untuk memburu jabatan.

Kongres dinilainya sebuah kompetisi rutin dan penuh persahabatan antar sesama saudara. "Semua kandidat adalah kader-kader terbaik Partai Demokrat, dan sahabat seperjuangan," tuturnya kala itu. Apa yang dikatakan Anas tidak sepenuhnya benar. Sebab, kompetisi berarti juga persaingan. Dan persaingan adalah sebuah pertandingan. Anas dan Andi saling berlawanan. Mereka berlomba mencari simpati agar terpilih sebagai pemenang ketua umum partai tersebut.

Dalam persaingan di kongres, Anas keluar sebagai pemenangnya. Ia jauh mengungguli Andi dengan 236 suara. Andi hanya 82 suara, masih jauh di bawah Marzuki Alie yang 209 suara dalam putaran pertama. Di putaran kedua, Anas kembali unggul dengan 280 suara dan akhirnya terpilih sebagai ketua umum partai politik itu. Dua tahun menjabat Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas, dan Menpora Andi Mallarangeng mendapat sorotan publik. Keduanya disorot lantaran kasus wisma atlet, Jakabaring, Palembang, dan kasus Hambalang, Bogor.

Dalam kasus wisma atlet Anas maupun Andi 'tidak terlibat', atau lolos dari tudingan Muhammad Nazaruddin tentang keterlibatan mereka. Hingga akhir persidangan perkara wisma atlet, terdakwa Nazaruddin pun, Anas dan Andi tak menjadi pesakitan di Pengadilan Tipikor. Jangankan menjadi terdakwa, sebagai saksi pun Anas tidak. Tetapi berbeda dengan Andi. Ia menjadi saksi perkara yang membelit Nazaruddin. Kini, Anas dan Andi dibidik dalam kasus Hambalang.

Atas kasus ini, KPK memeriksa lebih dari 50 orang terkait penyelidikan Hambalang guna menemukan bukti-bukti dan tersangkanya. Antara lain, istri Anas Urbaningrum, Athiyyah Laila; Direktur Utama PT Duta Graha Indah (PT DGI) Dudung Purwadi; Manajer Pemasaran PT DGI Mohamad El Idris; mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam; Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto; anggota Komisi II DPR asal Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono; pejabat PT Adhi Karya, Mahfud Suroso; Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat Munadi Herlambang; dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Pada Kamis (24/5/2012), KPK memeriksa Menpora Andi Mallarangeng hampir 10 jam. Ia dianggap mengetahui seputar proyek Hambalang. Selain Andi, KPK berencana memeriksa Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Hanya, pemeriksaannya kapan belum diketahui. Penyelidikan kasus Hambalang bermula dari temuan KPK saat menggeledah kantor Grup Permai (perusahaan Nazaruddin) terkait penyidikan kasus dugaan suap wisma atlet. Nazaruddin yang divonis 4,10 tahun penjara, dalam kasus wisma atlet itu menyebut ada aliran dana ke Anas dari PT Adhi Karya, rekanan proyek Hambalang.

Dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung, menurut Nazaruddin, Anas membagi-bagikan hampir 7 juta dolar AS kepada sejumlah anggota dewan pimpinan cabang. Uang 7 juta dolar AS berasal dari pihak Adhi Karya, pelaksana proyek Hambalang. Selain menuding Anas, Nazaruddin juga menyebut Andi menerima uang Rp20 miliar dari PT Adhi Karya yang diberikan melalui adik Andi, Choel Mallarangeng. Atas tudingan Nazaruddin ini, baik Anas maupun Andi membantah. Namun KPK terus menelusuri jejak guna membuktikannya.

Kini, publik menunggu dan menguji keseriusan KPK mencari bukti-bukti dan menemukan tersangkanya di tingkat penyidikan. Untuk mengungkap kasus ini, KPK tentu akan memperhatikan hubungan sebab dan akibatnya. Misalnya, ada tidaknya hubungan antara Anas dan Andi dalam proyek itu. Atau sebab dan akibatnya proyek Hambalang dibangun hingga dugaan terjadinya penyimpangan.

Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, adalah proyek pemerintah di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Semula, semasa Menpora Adhyaksa Dault, proyek ini dianggarkan sebesar Rp125 miliar. Proyek pembangunannya hanya untuk sekolah atlet tanpa sport center. Tetapi, proyek itu dibatalkan karena dari hasil penelitian daerah ini dinilai rawan gempa. Namun, Mempora Andi Mallarangeng melanjutkannya, dan bahkan anggaran proyeknya membengkak 10 kali lipat menjadi Rp1,2 triliun. Proyek itu kini kembali bermasalah dan menarik perhatian publik karena beberapa bangunannya ambles. Kejadian tersebut membelalakan mata publik. Maka, pantas jika ICW menilai proyek itu penuh keanehan dan seperti proyek sulapan saja. Namun, kasus Hambalang ini akan menjadi aneh lagi bila KPK tak mampu membuktikan dugaan penyimpangannya. [inilah.com]