Heboh Rekaman Rini-Dirut PLN, PDIP: Ada Menteri Tak Taat Presiden

Jakarta - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meyakini Presiden Joko Widodo prihatin dengan beredarnya rekaman percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basyir. Dia menyebut ada menteri yang tak taat perintah Presiden Jokowi.

"Pak Jokowi sendiri saya tahu pasti sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Karena ada menteri yang tidak taat perintah presiden yang sejak awal mengimbau agar BUMN betul-betul menjadi alat negara dalam menjalankan politik ekonomi negara bukan politik ekonomi keluarga," kata Hasto di Season City, Tambora, Jakarta Barat, Minggu (29/4/2018).

Hasto melihat ada indikasi kepentingan keluarga dalam rekaman percakapan itu dengan disebutnya nama 'Ari'. Menurut Hasto, hal tersebut telah menciderai kepercayaan Presiden Jokowi yang selalu mengingatkan agar tidak membawa urusan keluarga ke dalam urusan BUMN.

"Kalau kami lihat ini persoalan dilakukan oleh menteri apalagi ini menyangkut keterlibatan keluarga ini kan tanggung jawab menterinya. Sejak awal kan Pak Jokowi selalu mengingatkan BUMN ini adalah badan usaha milik negara, beliau sendiri memberikan contoh yang baik dari Pak Jokowi. Kemudian perintah Pak Jokowi jangan dilibatkan persoalan keluarga dibawa ke dalam urusan BUMN dan ini pelanggaran yang serius dari perintah Jokowi itu sendiri," jelasnya.

Hasto mengatakan jika memang ada pihak yang dirugikan silahkan mengajukan proses hukum karena Indonesia merupakan negara hukum. Dia juga menilai memasukan urusan keluarga ke dalam urusan negara itu suatu yang tidak dibenarkan.

"Ya kita negara hukum. Semua pihak yang merasa dirugikan, proses hukum itu merupakan langkah hukum yang berkeadilan. Tapi sekali lagi yang kami lihat adalah ketika keluarga campur tangan dalam urusan negara itu tidak bisa dibenarkan," ungkapnya.

Rini sendiri sudah buka suara atas bocornya rekaman antara dirinya dengan Sofyan Basir yang viral belakangan ini. Menurutnya, ada pihak yang sengaja memotong percakapan tersebut.

"Emang ada percakapan yang dipotong sedemikian rupa sepertinya ada proyek minta fee," kata Rini di Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (28/4/2018).

Padahal, dia mengatakan, kenyataan tidak seperti itu. Justru, Rini mengatakan, percakapan itu terkait kepentingan BUMN. Dia mengatakan, hal itu tidak ada urusan untuk kepentingan pribadi.

"Padahal sebagai direksi BUMN kita harus perjuangkan kepentingan BUMN bukan pribadi atau grup," sambungnya.

Rini Soemarno akan menuntut oknum yang menyebarkan rekaman percakapan antara dirinya dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir. Tidak hanya atas nama Kementerian BUMN, namun juga atas nama pribadi.

"Sebentar lagi saya akan masukkan tuntutan, bukan atas nama BUMN tapi juga pribadi," kata Rini di Karanganyar Jawa Tengah, Minggu (29/4/2018). (ibh/imk/dna/detik)