Redaksi Iklan Pemasaran : Komplek Ruko Stadion Brawijaya  Jl. Ahmad Yani D-6  Kediri
Telp.(0354)-7000500 Fax. 0354 – 692543  E-mail : redaksi@majalahbuser.com
copyright . 2011 @ majalahbuser.com
Welcome to Our Website   www.majalahbuser.com
Redaksi Iklan Pemasaran : Komplek Ruko Stadion Brawijaya  Jl. Ahmad Yani D-6  Kediri
Telp.(0354)-7000500 Fax. 0354 – 692543  E-mail : redaksi@majalahbuser.com
copyright . 2012 @ majalahbuser.com
      Berita Nasional :

      Berita Daerah  :

Jakarta - Proses pendaftaran tiga cabang olahraga baru pada Pekan Olahraga Nasional XVIII di Riau ternyata sepi peminat. Kurang dari tujuh jam batas terakhir pendaftaran, tercatat hanya dua propinsi yang mendaftar pada cabor hoki, dua propinsi pada cabor drum band dan empat propinsi pada cabor dansa.
Kamis, 05 April 2012

Panitia PON XVIII: Dansa Tidak Bisa Dilombakan
"Dari total 30 propinsi yang mengikuti ajang ini, kuota belum terpenuhi untuk masing-masing cabor barur," kata Ketua Harian Panitia Besar (PB) PON XVIII Syamsurizal, Rabu, 4 April 2012.

Berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Pemudah dan Olahraga, KONI dan PB PON, tiga cabor yaitu drum band, dansa dan hoki bisa dilombakan pada PON 2012 asalkan minimal lima propinsi mendaftar untuk masing-masing cabor. Lima propinsi yang mendaftar tersebut harus sudah lolos kualifikasi PON. Mereka juga harus mendaftar melalui KONIDA setempat. Batas akhir pendaftaran adalah Rabu, 4 April 2012 pukul 24.00.

Mengenai cabang hoki dan drum band, dengan jumlah dua propinsi tersebut maka dibutuhkan tiga propinsi lagi agar cabor tersebut bisa dilombakan. Khusus untuk cabor dansa, kata Syamsurizal, panita besar PON memutuskan untuk tidak melombakan cabor tersebut walaupun sudah ada kesepakatan antara Kemenpora, KONI dan panitia besar PON.

Hal ini dikarenakan munculnya penolakan dari tokoh adat setempat dan organisasi masyarakat. "Walaupun ada lima atau enam propinsi yang mendaftar, dansa dianggap tabu dan bukan merupakan olahraga daerah Riau. Jadi tidak bisa dilombakan," tuturnya.

Syamsurizal berpatokan pada pasal 11 PP 17/2007 tentang penyelenggaraan PON dimana KONI wajib berkonsultasi langsung dengan pemerintah daerah sebagai penyelenggara, termasuk menampung aspirasi jika ada penolakan dari masyarakat. Panitia berkeras untuk tidak melombakan dansa walaupun kuota memenuhi syarat dengan mempertahankan aspirasi daerah setempat.

Ditemui di kantornya hari ini, Ketua Umum KONI Tono Suratman berpegang pada hasil rapat antara Kemenpora, KONI dan PB PON pekan lalu. "Kita tunggu saja sampai batas akhir pendaftaran nanti malam (jam 24.00)," tuturnya. Ia menegaskan KONI akan mematuhi kesepakatan sebelumnya mengenai tiga cabor tersebut.

Mengenai penolakan untuk mempertandingkan dansa, ia juga enggan berkomentar. "Kita lihat saja nanti, saya belum bisa berkomentar," kata Tono. (tempo.co)