Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Kabar beredar, ribuan orang akan berdemo di beberapa titik Ibukota Jakarta untuk menolak rencana Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), Selasa 27 Maret 2012.

Banyak pihak was-was, demo ini berakhir rusuh dan anarki.

Banyak pihak was-was, demo tolak BBM berakhir rusuh dan anarki.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto menjelaskan sejumlah tempat yang jadi sasaran unjuk rasa, yakni gedung DPR, Bunderan Hotel Indonesia, dan Monas. Berikut data aksi unjuk rasa yang akan dilakukan hari Selasa yang dihimpun Polda Metro Jaya:

Pertama, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di depan Istana Negara. Jumlah pengunjuk rasa 3.000 orang.

Kedua, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Jumlah pengunjuk rasa diperkirakan 1.000 orang.

Ketiga, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di depan gedung DPR/MPR dan bundaran Hotel Indonesia. Estimasi pengunjuk rasa 3.000 orang.

Keempat, Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami) sebanyak 300 orang demonstran di depan Istana Negara.

Kelima. Komunikasi mahasiswa Indonesia Timur (Komit) di depan Istana Negara. Perkiraan mencapai 300 orang.

Keenam, sekitar 100 orang juga akan berunjuk rasa di Kementerian BUMN.

"Sisanya ada yang tersebar di Balaikota, DPRD DKI Jakarta dan KPUD terkait demo Pemilukada. Sedangkan kenaikan BBM lain juga ada di kementerian-kementerian namun jumlahnya tidak terlalu banyak," kata Rikwanto.

Kepolisian mengaku sudah mengantisipasi demo besar-besaran menolak kenaikan harga BBM ini. "Mereka diwajibkan untuk memberitahu siapa korlap, jumlahnya berapa, apa saja alat peraganya, berangkat dari mana. Nantinya akan kami kawal," kata Rikwanto.

Dalam pengamanan demo ini, Polda Metro Jaya menerjunkan 22 ribu personel gabungan. Selain itu, Polda juga meminta bantuan dari TNI sebanyak 15 Satuan Setingkat Kompi (SSK). Aparat ini akan mengamankan jalannya demo di di kantor pemerintahan dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Khawatir demo berujung anarki dan merusak, Pemerintah Kota Bekasi sampai menerbitkan surat edaran yang meminta pemegang mobil dinas mengganti plat mobil dari merah menjadi hitam. Kebijakan ini diberlakukan sampai Jumat mendatang. Namun, jika kondisi belum kondusif, tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang.

Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji mengatakan langkah ini sebagai bentuk antisipasi menjaga aset negara dari amukan pendemo. Ini berkaca dari beberapa demo di Makassar di mana mobil berplat merah jadi sasaran amuk masa. "Kami tidak mau itu terjadi di Bekasi," kata Rayendra.

Peringatan dini juga disampaikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Dia meminta semua jajaran di bawahnya mengantisipasi demo ini dengan mengamankan aset negara, termasuk mobil dinas.

Tak hanya Pemerintahan, PT Pertamina juga mengantisipasi aksi demo tersebut dengan mengosongkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di titik-titik yang menjadi jalur aksi demonstrasi. Langkah tersebut diambil sebagai upaya mengantisipasi munculnya aksi anarkis yang pernah terjadi dalam aksi demonstrasi penolakan BBM di Makassar.

"Penghadangan dan aksi anarkis itu sebetulnya mengganggu pelayanan masyarakat," kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina, M. Harun. Harun menjelaskan Pertamina telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan kepolisian untuk mengamankan sejumlah SPBU yang dilalui massa demonstran. Langkah penutupan ditempuh jika kondisi di lapangan tak memungkinkan SPBU untuk beroperasi.

"Langkah ini murni karena faktor keselamatan. Kami takut massa akan memblokade, apalagi jika sampai menjarah SPBU," kata dia. "Ini hanya untuk alasan keamanan, karena BBM itu sangat mudah terbakar." Namun, Harun mengakui belum mengetahui lokasi SPBU mana saja yang kemungkinan bakal menutup operasinya pada saat aksi demonstrasi berlangsung.

Pada kesempatan itu, Pertamina meminta masyarakat agar menjalankan aksi demontrasi secara damai. Aksi anarkis justru hanya akan membuat pelayanan BBM untuk masyarakat menjadi terganggu.

"Kebijakan harga adalah kebijakan politis. Pertamina hanya bertugas mendistribusikan dan menjamin ketersediaan BBM. Kami imbau teman-teman yang berdemonstrasi jangan menganggu distribusi BBM," ujar Harun. (VIVAnews)