Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, akan mengambil langkah cepat dalam kisruh dualisme di tubuh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Salah satu opsi yang menjadi pertimbangan adalah dengan membubarkan salah satu organisasi penyelenggara sepak bola di tanah air itu.

"Yang paling krusial itu masalah PSSI, saya tidak punya kepentingan dengan dua tokoh itu. Insya Allah bisa dibereskan, saya jelaskan, pembubaran termasuk salah satu pilihan," ujar Roy, Senin (14/1/2013) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Politisi Partai Demokrat yang baru saja ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu berharap agar FIFA tidak menjatuhkan sanksi kepada Indonesia akibat adanya dualisme kepengurusan antara PSSI dan Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) itu.

"FIFA memberi target sebelum 16 Maret sudah harus selesai. Yang satu mengaku de jure, sementara KPSI mengaku de facto; ini harus diselesaikan," imbuhnya.

Sejak ditunjuk Presiden SBY pada Jumat pekan lalu, Roy juga telah mengumpulkan lima deputi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Rencananya, besok, Selasa (15/1/2013), Roy akan segera dilantik dan sah menjalankan tugasnya sebagai Menpora. Pekerjaan rumah Roy sebagai Menpora yang paling mendesak adalah persoalan dualisme PSSI.

Sepak bola Indonesia sebelumnya terancam sanksi FIFA. Hal itu tertuang dalam surat FIFA tertanggal 26 November 2012 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga mengenai penyelesaian dualisme kompetisi ataupun kepengurusan organisasi sepak bola Indonesia. FIFA memberi tenggat waktu kepada Indonesia hingga 10 September lalu untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut.

Namun, tenggat waktu itu akhirnya diperpanjang. FIFA akan kembali menggelar rapat exco pada 13/2/2013, sementara PSSI diberi tenggat waktu hingga rapat exco berikutnya, 30/3/2013.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menilai pemerintah telah salah menafsirkan hasil pertemuan dengan perwakilan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) di Kantor Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Jumat (11/1/2013).

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Agung Laksono mengungkapkan bahwa AFC memberikan instruksi kepada KOI untuk mengawasi empat butir kesepakatan Kuala Lumpur.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Halim Mahfudz mengatakan, pernyataan pemerintah misleading dan tidak ada instruksi bahwa KOI diberi wewenang untuk mengawasi empat butir kesepakatan Kuala Lumpur.

"Yang benar adalah ada surat FIFA tertanggal 18 Desember yang menerima Kongres Luar Biasa (KLB) Palangkaraya dan meminta PSSI melanjutkan tiga keputusan KLB tersebut dan satu poin yang meminta klarifikasi apakah voters Solo sudah diikutkan di KLB," ujarnya, Sabtu (12/1/2013). Menurut Halim, poin di atas juga keputusan KLB Palangkaraya pada 10 Desember 2012 dan memang sedang dilaksanakan oleh PSSI.

Di dalam surat tertanggal 18 Desember, dijelaskan Halim, FIFA menyebutkan PSSI akan diskors jika tidak bisa mengontrol sepak bola di Indonesia. Namun setelah mengadakan pertemuan delegasi PSSI dengan pejabat FIFA, AFC, dan beberapa pejabat lainnya, Exco FIFA melihat bahwa roadmap PSSI yang telah diserahkan ke FIFA di Tokyo bisa menjadi dasar untuk memecahkan masalah tersebut.

"Ada empat poin yang harus diselesaikan: satu, Unifikasi liga, dua Revisi Statuta, tiga Pengembalian 4 Exco terhukum dan empat kesepakatan tentang peserta Kongres Solo," tutur Halim yang juga menjabat CEO Halma Strategic itu.

Mengenai peran KOI, seperti diungkapkan Agung Laksono, bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap empat butir kesepakatan Kuala Lumpur.

Halim menegaskan, tidak ada dokumen atau kesepakatan yang menyebut bahwa masalah itu harus dikoordinasikan dengan institusi lain, tetapi tidak menutup kemungkinan ada pihak ketiga yang diminta oleh otoritas sepak bola dunia menjadi mediator. PSSI perlu menjaga agar KOI mendapat informasi tangan pertama dari PSSI agar tidak ada info yg misleading, salah arah atau sengaja dikelirukan

"Sebagi federasi yang sah PSSI harus tetap berkomunikasi secara intens dan memberikan laporan kepada Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dan FIFA untuk menyelesaikan masalah sepak bola di Indonesia, bukan dengan organisasi lain. Hal itu yang akan, sedang, dan selalu dilakukan oleh PSSI sebagi anggota sah FIFA," ungkap Halim.

Ia menambahkan, PSSI seperti yang dijelaskan di dalam surat FIFA harus kembali memegang kendali penuh atas sepak bola di Indonesia (regains full control over football in the country).

"Jadi, jika ada upaya yg menghambat pemulihan kontrol federasi atas sepak bola, itu adalah upaya (sejumlah pihak) agar Indonesia dijatuhi sanksi oleh FIFA," tambahnya.

Sumber : Tribunnews