Panglima TNI: Tak Ada Penjarahan di Palu

Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan tak ada aksi penjarahan di Palu, Sulawesi Tengah usai gempa bumi. Marsekal Hadi menyebut supermarket di Palu sengaja dibuka untuk diserahkan ke masyarakat.

"Penjarahan tidak ada. Jadi seluruh supermarket di sana itu dibuka untuk diserahkan pada masyarakat. Tidak ada penjarahan," tegas Hadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (30/9/2018).

Hadi mengatakan TNI terus memberi bantuan kepada korban gempa. Untuk pengiriman bantuan sendiri, menurut Hadi, dikawal oleh Polri.

Pengawalan oleh Polri ditegaskan Hadi bukan karena ada isu penjarahan. Bantuan itu mesti sampai di tangan masyarakat dengan aman.

"Bantuan TNI setiap hari dilaksanakan. Tadi saya bersama Pak Kapolri, Pak Kapolri masih tinggal di Palu untuk terus memantau karena pentingnya pengawalan bahan bantuan dari Mamuju sampai Palu, itu pengawalan dari Polri supaya sampai kepada masyarakat dengan aman," jelas Hadi.

"Bukan berarti ada penjarahan, bukan. Tapi paling (tidak) memastikan aman sampai dengan masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan soal arahannya terkait prosedur pembelanjaan gotong royong untuk korban gempa Palu.

Tjahjo sudah berada di Palu sejak Sabtu (29/8). Dia mengaku tidak melihat adanya penjarahan, melainkan warga mengambil barang yang sudah ada.

"Hari Sabtu saya tidak melihat penjarahan, tapi mereka berkumpul di supermarket besar yang sedang digali, mungkin ada korban. Barang-barang kan berhamburan keluar, ada botol minuman, kan diambil, apa itu penjarahan? Kan juga tidak. SPBU penuh orang, mengantrenya manual karena listrik mati. Hari Sabtu ya nggak ada penjarahan," kata Tjahjo di Gedung TransMedia, Jakarta Selatan, Minggu (30/9/2018).

Dia melihat kondisi beberapa rumah sakit kesulitan memfasilitasi makanan kepada pasien korban luka gempa Palu. Tjahjo lalu meminta petugas membelikan makanan dan minuman kepada para pasien.

"Makanya setelah saya melhat rumah sakit yang perlu minum dan makan, saya perintahkan kepada gubernur di rapat 'pak gubernur pakai uang pemda dulu, kalau perlu gotong royong, saya bawa uang sedikit, pak Wilem (Kepala BNPB) bawa uang, beli'. Kalau tutup, cari yang punya toko Aqua, toko supermi, beli dulu, kirim ke rumah sakit, kirim ke pengungsi," jelasnya.

Tjahjo menegaskan dia tidak meminta warga mengambil barang sendiri, melainkan barang-barang itu dibeli untuk dibagikan. Prosedur itu juga perlu dikawal.

"Beli, perintah membeli. Tidak ada perintah yang harus ngambil, nggak ada. Beli, dikawal Satpol PP. Ada saksinya pak gubernur, pak Menkopolhukam, ada semua," ungkap Tjahjo.

Tjahjo juga mengatakan warga tetap membayar BBM di SPBU. "Kalau sampai Sabtu saya nggak lihat penjarahan BBM, karena semua beli. Ya menggerombol banyak, iya," ucapnya. (detik/bsr1)