copyright . 2015 @ majalahbuser.com
Kediri -- majalahbuser.com, Dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi serta pengelolaan informasi publik yang baik, Pemerintah Kota Kediri menggelar Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Kediri Tahun 2017 di Ruang Joyoboyo, Rabu (24/5).
Wakil Walikota Kediri Lilik Muhibbah yang membuka bimtek tersebut menyampaikan bahwa JDIH dibutuhkan agar setiap OPD dapat menyediakan informasi publik yang akurat. "Informasi Publik yang disediakan harus valid dan akurat agar tidak menyesatkan," ungka Ning Lik, sapaan akrab Wakil Walikota Kediri.
Harapannya, lanjut Ning Lik, OPD di Pemerintah Kota Kediri agar tertib dalam menghimpun informasi hukum dan publik di bidangnya masing-masing agar nantinya jika dibutuhkan informasi sudah siap tersedia.
Terakhir, Ning Lik berpesan agar 100 peserta yang hadir bisa mengikuti bimtek dengan semangat dan sungguh-sungguh agar materi yang disampaikan bisa diserap dengan maksimal.
Dalam kegiatan bimtek tersebut disampaikan materi dari perwakilan Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur Wiwit Purwani Iswandari dan Kepala Bagian Penyuluhan Informasi Hukum Biro Hukum Jawa Timur Diah Soepartijani. (adv/humas)
Rabu, 24 Mei 2017
Wawali Kediri Buka Bimtek Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Berita Nasional :
- Ahok Divonis 2 Tahun Penjara, Djarot Jadi Plt Gubernur DKI
- Ketua Komisi III DPR: Perjelas Kriteria Ormas Anti-Pancasila
- KPK: Bila Serius Perangi Korupsi, DPR Harusnya Tolak Hak Angket
- Usai Diperiksa, Miryam Haryani Langsung Ditahan KPK
- Komisi III DPR Disarankan Audit Penggunaan Senpi Polri
- Kemenhub Pidanakan 2 PO Bus yang Kecelakaan di Puncak
- Pemerintah Pusat Lakukan Pelanggaran Jika Ambil Alih Proyek Reklamasi?
- Menkum HAM: 179 Penghuni Rutan Pekanbaru Belum Kembali
- May Day 2017: Tak Bisa Aksi di Depan Istana, KSPI akan Lapor ke ILO
- Sri Mulyani: 1 Orang Indonesia Tanggung Utang Negara Rp 13 Juta
- Hasil Pleno KPU DKI: Anies-Sandi 57,96%, Ahok-Djarot 42,04%
- Rapat di DPR, Pimpinan KPK Jelaskan Biaya dari Negara untuk Novel
- Dituntut Hukuman Percobaan 2 Tahun, Ahok Tak Perlu Masuk Penjara
- Arief Budiman Terpilih Jadi Ketua KPU RI Periode 2017-2022
- Pembunuh Satu Keluarga di Medan Diupah Rp500 Ribu
- Kementerian Agama Susun Panduan untuk Ceramah di Rumah Ibadah
- Kepala BNPT Temui Jokowi Bahas Perkembangan Terorisme di Jatim
- Bawaslu Desak KPU DKI Inventarisir Pemilih yang Gunakan e-KTP
- Ini Penjelasan SBY soal Kisruh Mobil Kepresidenan
- Jokowi Bubarkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
- Ketum MUI 6 Jam Bersaksi: Ahok Hina Alquran, GNPF dan Warga Marah
- Patrialis Akbar Sebut Koruptor Layak Dihukum Mati atau Dimiskinkan
Berita Daerah
- Heboh 'Hobbit', Pemprov Aceh akan Teliti Keberadaan Suku Mante
- Ular Piton di Sulawesi, Bagaimana Ceritanya Bisa Memangsa Petani?
- Ini Identitas 11 Pendaki yang Tersambar Petir di Gunung Dieng
- 5 Korban Longsor Nganjuk Belum Ditemukan
- BNPB: Longsor di Ponorogo, 2 Orang Meninggal dan 26 Masih Hilang
- Bendera Putih Merah berkibar di SMAN 4 Kota Magelang
- Dikukuhkan Bupati Kediri, Satgas Saber Pungli Siap Beraksi
- Ulama Kediri Minta Polisi Usut Penyebar Al Quran di Gereja
- Tersangka Penembak Mahasiswa Jember DItahan di Polda Jatim
- Jembatan Penghubung Kediri-Tulungagung Putus, Masyarakat Minta Bailey
- Dikira Monyet, Ketut Agustina Tembak Wayan Suarca Hingga Tewas
- Polda Papua Tetapkan Bupati Biak Tersangka Dugaan Korupsi
- Reuni pejabat, Walikota Diingatkan Kediri Dalam Angka
- Mesum dengan Istri Sopir, Ketua DPRD Disidang Secara Adat