Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Trimedya Pandjaitan, menilai tren korupsi politik masih akan marak pada 2013 nanti.

Tahun 2013, menurut dia, akan menjadi tahun bagi para politikus untuk mengumpulkan modal guna bertarung pada 2014.

"Kalau mau jujur, dengan sistem pemilu seperti ini, pasti korupsi politik masih akan menjadi tren," ujarnya, dalam konferensi pers "Catatan Penegakan Hukum 2012", Ahad, 30/12/ 2012.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch merilis data mengenai maraknya praktek korupsi politik pada 2012. Pada semester pertama 2012 saja, menurut mereka, setidaknya 44 orang kader partai politik terjerat dalam kasus korupsi. Menurut ICW, PDI Perjuangan berada di posisi ketiga dengan tujuh orang kadernya terjerat kasus korupsi.

Trimdeya mengatakan, korupsi politik terjadi karena kebutuhan para politikus untuk mendapatkan modal kampanye pada 2014. Dengan sistem pemilu terbuka dengan peroleh suara terbanyak, menurut dia, tiap politikus akan mengerahkan berbagai sumber daya yang mereka miliki untuk memenangi kursi parlemen. Persaingan itu, ia menambahkan, bahkan bisa terjadi dalam satu partai politik sendiri. "

Dengan sistem suara terbanyak di dalam satu partai saja bisa saling bunuh. "Makanya PDI Perjuangan dulu tidak setuju dengan sistem suara terbanyak," katanya. Tak hanya di tingkat legislatif, menurut dia, korupsi politik juga akan semakin marak di tingkat kepala daerah. Menurut dia, untuk menjadi kepala daerah, modal yang dibutuhkan jauh lebih besar ketimbang menjadi anggota legislatif.

"Untuk jadi kepala daerah itu bisa habis puluhan miliar. Karena itu saya usulkan dikembalikan saja supaya dipilih oleh DPR. Biar Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengawasi kalau ada suap-menyuap dalam pemilihan kepala daerah," katanya. Karena itu, dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja lebih keras dalam mengawasi kemungkinan terjadinya korupsi politik. Pemberitaan media yang masif dan kinerja KPK yang mumpuni, menurut dia, bisa menjadi peredam syahwat politikus untuk melakukan korupsi.

"Dengan pemberitaan media yang masif seperti sekarang dan KPK juga bisa menyadap semua orang, saya pikir itu bisa jadi pengendali syahwat yang ampuh," katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi memprediksi pelaku korupsi pada 2013 mayoritas adalah tokoh politik, terutama politikus yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat. "Ya masih seperti Muhammad Nazaruddin gitulah," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi S.P, Ahad 30/12/2012.

Komisi antirasuah, Johan melanjutkan, juga memprediksi para pelaku politik ini akan melakukan korupsi di sektor pembahasan anggaran serta proyek di pemerintah yang melibatkan politikus. "Jadi bukan korupsi politik, tapi korupsi yang dilakukan pelaku politik," kata dia. Karena itu, KPK akan melebarkan sayap pemberantasan korupsi di sektor penerimaan dan pendapatan negara, seperti sektor pajak dan tambang mineral. Komisi juga akan memperhatikan peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satunya korupsi di sektor pangan.

Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Hukum dan Perundang-undangan, Trimedya Pandjaitan, sebelumnya menilai tren korupsi politik masih akan marak di 2013. Sebab tahun depan akan menjadi tahun bagi para politikus mengumpulkan modal untuk bertarung pada 2014.

Peneliti Divisi Korupsi Indonesia Corruption Watch, Apung Widadi, sependapat dengan Trimedya. Para politikus, dia prediksi akan berlomba-lomba untuk mencari dana kampanye Pemilu 2014.

Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Yogyakarta, Oce Madril, memperkirakan pelaku tindak korupsi pada 2013 masih didominasi oleh pemain lama. “Partai-partai yang sudah lama berkuasa, memiliki akses di pemerintahan yang membuka peluang untuk kasus korupsi,” ujarnya, Ahad, 30 Desember 2012.

Desakan dana politik menjelang Pemilihan Umum 2014, menurut dia, dijadikan alasan bagi politikus untuk menambah pundi-pundinya melalui berbagai proyek dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Apalagi, politikus yang duduk di eksekutif, lebih mudah mengakses kebijakan APBN. Dan, selama ini aturan anggaran tidak pernah beres.

Paparan mengenai partai politik apa saja yang jumlah kadernya terbanyak melakukan korupsi di tahun ini, Oce menambahkan, sudah cukup menjadi gambaran kasus pada 2013. “Kurang lebih partainya itu-itu saja, hanya bertukar peringkat,” katanya.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan, partai politik yang kadernya terlibat dalam tindak korupsi sepanjang 2012. Hasil menunjukkan, Golkar berada di urutan pertama dengan 14 kader. Diikuti Partai Demokrat dengan 10 kader, serta Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan dengan masing-masing 8 orang kader.

Peneliti Divisi Korupsi ICW, Apung Widadi, sebelumnya mengatakan potensi korupsi yang melibatkan politikus akan semakin besar di 2013. Sebab mereka berlomba-lomba untuk mencari dana kampanye menjelang Pemilu 2014. "Ironisnya, uang haram hasil korupsi, menjadi tumpuan pendanaan politik," ujarnya. (tempo)