Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Tarakan - Aksi unjuk rasa yang dilakukan massa dari sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa akibat kekecewaan seringnya mati lampu di Tarakan, Kalimantan Utara, berujung ricuh. Massa menduduki tiga gedung sekaligus, yakni gedung DPRD, kantor PLN dan balaikota.

Aksi yang semula berlangsung damai tiba-tiba berubah mencekam ketika tujuh orang anggota DPRD Tarakan yang menemui massa tak bisa menghadirkan Walikota Tarakan Udin Hianggio.

Alasannya, waktu bersamaan Udin sedang menemui pengunjukrasa di balaikota. Bahkan, massa yang mendatangi Balaikota lebih banyak.

Rabu, 6 Maret 2013

"Ya, kami dapat informasi bahwa keamanan Pak Wali juga mengkhawatirkan. Jadi, beliau tidak bisa dihadirkan. Pak Wali juga sedang menemui massa yang paling besar di Gedung Pemkot," kata Anggota Komisi II DPRD Tarakan, Adnan Hasan Galoeng, Rabu 6 Maret 2013.

Massa mulai tak bisa dikendalikan. Mereka pun mengamuk dan membuat kerusakan. Gedung DPRD Tarakan rusak parah di bagian Sekretariat. Para staf yang sedang bertugas terpaksa diungsikan ke ruang komisi di bagian belakang gedung.

Perusakan di gedung dewan berlangsung selama satu jam lebih. Massa mengobrak-abrik gedung perwakilan rakyat itu. Mereka baru berhenti ketika Direktur PLN Tarakan Shandika Alfiano dihadirkan dan beberapa perwakilan masa dibawa ke dalam ruang mediasi.

Ketika mediasi sedang berlangsung di dalam gedung dewan, di luar gedung massa kembali berulah. Pihak keamanan tak mau ambil resiko. Polisi kemudian membawa tujuh Anggota DPRD Tarakan dan Dirut PLN Tarakan bersama para staffnya ke kantor Pemkot Tarakan untuk melakukan mediasi bersama Walikota.

Kepolisian sempat mengeluarkan gas air mata untuk mengendalikan aksi massa yang mulai di luar kontrol. Akhirnya, massa bisa tenang setelah dijanjikan solusi untuk menyelesaikan krisis listrik di Tarakan.

Walikota Tarakan Udin Hianggio berang karena massa pendemo merusak Balaikota, Gedung DPRD, dan kantor PLN, Rabu 6 Maret 2013. Dia meminta kepolisian untuk mengusut siapa penanggung jawab di balik aksi massa tersebut. Dia menegaskan, aksi anarki semacam itu tidak bisa dibiarkan sehingga perusakan tersebut akan dia bawa ke jalur hukum.

"Sudah terlanjur anarki baru datang berdialog. Ada apa ini? Aksi ini pasti ada penanggungjawabnya. Saya minta ini diusut,” kata Udin kepada wartawan.

Terkait tuntutan pendemo, Udin menjelaskan kompleksitas masalah listrik di Tarakan. Saat ini, kata dia, pemerintah terus memperjuangkan pembangunan PLTU meski ada kasus hukum.  "Siapapun walikotanya tak akan bisa menyelesaikan krisis listrik di Tarakan dengan cepat bila kondisinya seperti ini," kata dia.

Pernyataan Walikota tersebut disampaikan ketika mediasi tengah berlangsung di balaikota. Walikota dan unsur forum komunikasi pemerintahan daerah (FKPD) sempat menggelar rapat tertutup di dalam ruang kerja Walikota.

Sekretaris Daerah (Sekda) Tarakan, Badrun menuturkan, pihaknya akan menyubsidi PLN melalui dana hibah. Keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan antara pemkot dan masyarakat. "Bentuknya nanti bukan subsidi, tapi hibah. Besok PLN akan menyerahkan hitung-hitungannya kepada kami," ucapnya.

Badrun berharap, PLN bisa merinci berapa besaran biaya yang mereka butuhkan agar tidak ada pemadaman bergilir lagi. Nantinya, hasil hitung-hitungan PLN itu akan dibahas oleh pemkot bersama dengan DPRD. "Nah, rincian hitung-hitungan yang dibuat oleh PLN juga harus berjenjang. Dana aman selama satu bulan berapa, dua bulan, tiga bulan dan seterusnya."

Badrun melanjutkan, pemberian dana hibah ke PLN nanti juga akan disertai dengan penetapan status krisis listrik melalui keputusan kepala daerah. Status krisis listrik itu dimaksudkan sebagai pegangan untuk mengucurkan dana hibah kepada perusaha listrik tersebut.

"Hibah untuk PLN menggunakan dana darurat. Berapapun besarnya akan coba diakomodir. Selanjutnya, kita semua berharap semoga krisis listrik di Tarakan segera terselesaikan,” katanya. (VIVA)