Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Ironis, pada saat pemerintah pusat kekurangan anggaran, pemerintah daerah malah kelebihan anggaran. Hal itu ditandai besarnya sisa anggaran dari seluruh daerah.

Sampai 14 Desember 2011 anggaran belanja modal pemerintah yang jumlahnya Rp 1.320,7 triliun baru terserap 52%. Ini penyakit lama yang tak kunjung sembuh.

Pemerintah dalam sebulan terakhir memaksa pencairan anggaran hingga 30 persen atau sekitar 396 triliun rupiah. Jor-joran anggaran di akhir tahun itu untuk mencapai target akhir tahun dengan persentase realisasi di atas 90 persen dari total pagu senilai 1.320,7 triliun rupiah.

"Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), kalau revenuenya di atas 100 persen terus belanjanya sekitar 92 persen, sekitar 8 persen atau 105,6 triliun rupiah," kata Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty di Jakarta, Jumat (23/12).

Anny mengatakan, penyerapan anggaran di triwulan terakhir cukup tinggi sehingga belanja modal yang saat ini hanya terserap sekitar 60 persen, dalam dua minggu ke depan diperkirakan terealisasi 80 persen dari total anggaran yang dialokasikan sebesar 140.952 triliun rupiah.

Banyak faktor menjadi penyebab anggaran negara tak terserap secara optimal. Salah satunya proses persiapan pelaksanaan anggaran yang masih berantakan, seperti belum dilengkapi dokumen pendukung yang menyebabkan DIPA dibintangi, belum disusunnya rencana penarikan dana, dan belum dimulainya proses lelang saat anggaran sudah dimulai.

Sampai 7 Desember 2011, anggaran belanja 2011 baru terserap 79,7%, kemudian belanja barang baru 64%. Sementara belanja modal 52% (sekitar Rp 70 triliun).

Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kemenkeu, Agus Supriyanto mengakui penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun khususnya belanja barang dan belanja modal. Hingga 7 Desember 2011 penyerapan anggaran baru terealisasi 79,7 persen. Khusus, belanja modal baru 52 persen dan belanja barang 64 persen.

Anggaran pemerintah pada awal Desember sudah defisit, padahal, realisasi belanja baru 79,7 persen, sedangkan penerimaan negara sudah hampir 100 persen.

Sistem punishment yang digembar-gemborkan pemerintah sebaiknya benar-benar dilakukan untuk memberikan ketegasan bagi kementrian negara dan pemerintah daerah yang tidak merealisasikan penyerapan anggaran dengan baik. Pemerintah jangan terlalu lemah lembut dan murah hati, karena rakyat sudah lama menderita.

Jika ada ketegasan, penyerapan belanja modal khususnya untuk infrastruktur, terutama untuk irigasi, jalan, dan jembatan, di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya tentu bisa lebih optimal.

Tersebut penting untuk fondasi pertumbuhan ekonomi, memperbaiki sistem logistik, meningkatkan ketahanan pangan, dan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan.