Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta — Maharani, mahasiswi salah satu universitas swasta di Jakarta yang sempat ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan suap kuota impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, akhirnya muncul ke publik.

Di depan sorot kamera para juru warta, Maharani meminta maaf.

Rabu, 6 Februari 2013

"Rani minta maaf karena peristiwa ini telah mengganggu psikologis ibu. Rani juga minta maaf pada kampus karena sudah merusak nama baik kampus. Minta maaf juga pada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum perempuan," kata Maharani dalam konferensi pers di salah satu hotel di Jakarta, Selasa (5/2/2013) malam. Remaja 19 tahun tersebut hadir di hadapan media didampingi ayah dan kuasa hukumnya.

Kuasa hukum Maharani, Wisnu Wardana, mengatakan, kliennya tidak memiliki sangkut paut dengan kasus korupsi yang mendera pucuk pimpinan partai berlambang bulan sabit kembar dan padi tersebut. Menurutnya, Maharani menjadi korban karena berada di tempat dan waktu yang salah.

Wisnu menjelaskan, terseretnya Maharani dalam kasus ini bermula saat kliennya itu tengah jalan bersama kawan-kawannya di sebuah kafe pusat perbelanjaan di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2013) malam. Saat itu seorang pramuniaga kafe menghampiri Maharani sambil membawa secarik kertas bertuliskan nomor telepon seseorang yang belakangan diketahui bernama Ahmad Fathanah (AF).

"Saat itu, AF sudah enggak ada di lokasi. Pelayan itu bilang buat Rani. Rani sendiri enggak tahu yang namanya AF yang mana," ujar Wisnu. Menurut Wisnu, karena keramahannya, Maharani lantas mengontak nomor telepon yang ada di secarik kertas tersebut melalui pesan singkat.

Dalam komunikasi itu Fathanah mengajak Maharani berkenalan dan bertemu di sebuah tempat yang disepakati, yakni Hotel Le Meridien, pada keesokan harinya, Selasa (29/1/2013) petang. Maharani setuju. Sesampainya di lobi hotel pada Selasa petang, Fathanah mengajak Maharani makan malam di kafe hotel. Mereka berkenalan. Fathanah mengaku sebagai pengusaha.

Setelah sekitar satu jam berbincang-bincang, Fathanah mengeluarkan uang sebesar Rp 10 juta dan diberikan kepada Maharani. Menurut Wisnu, uang itu disebut Fathanah sebagai uang perkenalan. Meski sempat ragu, Maharani menerima uang itu.

"Rani enggak tahu jumlah uang itu berapa dan ia juga sempat menanyakan apakah itu uang palsu atau bukan. Akhirnya diterima," lanjut dia.

Menurut Wisnu, Maharani mengaku kepadanya bahwa menerima uang dari Ahmad Fathanah merupakan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Terbukti, satu jam setelah pertemuan dengan Fathanah, petugas KPK datang menyergap. Karena uang tersebut, nama Maharani akhirnya terseret dalam kasus suap-menyuap terkait impor daging sapi yang melibatkan pucuk pimpinan PKS tersebut.

Maharani berharap publik dapat memaafkan dan mengerti keberadaannya dalam kasus itu. Selanjutnya, ia ingin melanjutkan kehidupannya.

Skandal dugaan suap kuota impor daging sapi terungkap setelah KPK menangkap Ahmad Fathanah dan Maharani di Hotel Le Meredien pada Selasa malam. Dari tangan Fathanah, KPK menyita uang tunai sejumlah Rp 1 miliar yang disimpan dalam kantong plastik dan koper. Maharani juga kedapatan menerima uang Rp 10 juta dari Fathanah. Maharani kemudian mengembalikan uang itu.

Dalam pengembangan penyidikan kasus ini, KPK lalu menetapkan empat tersangka, yaitu mantan Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah yang disebut-sebut sebagai teman dekat Luthfi, Arya Abdi Effendi, dan Juard Effendi. Arya dan Juard adalah direktur PT Indoguna, perusahaan yang berperan mengimpor daging sapi. Luthfi dan Ahmad Fathanah diduga menerima suap terkait kebijakan impor sapi dari dua direktur PT Indoguna tersebut.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menyerahkan sepenuhnya kebijakan atas Maharani, mahasiswi yang sempat ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, ke kampusnya di Universitas Moestopo Beragama. Maharani sempat ditahan dan kemudian dilepas KPK karena tidak terkait suap dalam impor daging sapi.

"Kami serahkan ke perguruan tinggi untuk memberikan pendidikan kepada yang bersangkutan," kata Nuh di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (5/2/2013).

Nuh mengatakan, wewenang penindakan terhadap Maharani berada di tangan Universitas Moestopo. Mendikbud menjamin tidak akan mengintervensi putusan Universitas Moestopo atas mahasiswi tersebut sebab mahasiswi itu sepenuhnya berada dalam tanggung jawab universitas. (kompas)