Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta — Desakan internal yang meminta Anas Urbaningrum mundur dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat kembali mengumandang. Gara-garanya, hasil survei yang jeblok. Pemberitaan negatif soal Anas dituding punya andil terhadap penurunan perkiraan perolehan suara tersebut.

Senin, 4 Februari 2013

"(Anas mundur dari Ketua Umum), itu tindakan yang paling bagus," kata Sekretaris Majelis Tinggi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Jero Wacik di kediamannya, Minggu (3/2/2013). Sebelumnya dia menyebutkan bahwa penyebab merosotnya suara Partai Demokrat dalam beragam survei terakhir tak lepas dari gonjang-ganjing seputar masalah korupsi di partai. Salah satu isu yang berdampak besar, kata dia, adalah dikaitkannya nama Ketua Umum Anas Urbaningrum dengan kasus korupsi itu.

Hasil survei dari Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), misalnya, menurut Jero menunjukkan kondisi Partai Demokrat di ambang kehancuran. Bersama beberapa tokoh senior Demokrat, Jero bersepakat meminta Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk turun tangan.

"Saya sudah rundingkan dengan beberapa tokoh senior lain. Tidak ada cara lain selain meminta Ketua Dewan Pembina untuk menyelamatkan partai," ujar Jero. Dia menolak menyebutkan secara tegas apa yang diminta untuk dilakukan SBY. Langkah apa pun yang diambil SBY, kata dia, adalah pilihan terbaik.

Yang terpenting, kata Jero, SBY sebagai figur sentral di Partai Demokrat diharapkan dapat menentukan langkah khusus terkait kondisi partai. "Beliau sekarang berada di Nigeria. Pasti beliau akan mendengar juga pernyataan sikap ini. Nanti, begitu beliau kembali, kami akan segera menghadap untuk meminta Pak SBY turun tangan," ujar Menteri ESDM ini.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, membantah bahwa ada dorongan dari beberapa tokoh senior Demokrat kepada Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberhentikan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.

Saat dihubungi pada Minggu (3/2/2013), Ahmad mengakui memang ada permohonan yang diajukan oleh anggota pembina Partai Demokrat ke SBY untuk mengambil langkah cepat dan terukur untuk menyelamatkan Partai Demokrat. Namun, permohonan yang disimpulkan berdasarkan rapat pembina Partai Demokrat itu tidak merekomendasikan pemecatan Anas.

"Rapat pembina meminta Pak SBY harus melakukan sesuatu. Itu (pemecatan Anas) tidak disebut. Pak SBY sudah tahu sendiri. Suara itu (pemecatan Anas) dari dulu sudah ada, tapi Pak SBY selalu konsisten prinsip taat azas dan hukum," ujarnya.

SBY, katanya, sedari dulu menekankan bahwa seluruh anggota Demokrat harus taat kepada azas, AD/ART partai, dan hukum sehingga segala hal di luar itu selalu ditentangnya. Walau demikian, ia mengakui adanya sejumlah kader Demokrat yang meninginkan Anas mundur dari jabatannya.

"Namanya partai, itu ada. Jika itu ada, kecil kemungkinannya. Berkali-kali aspirasi seperti itu ditolak Pak SBY," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera memperjelas status Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Ketidakjelasan status Anas dalam skandal korupsi proyek Hambalang, disebut mempengaruhi opini publik pada Partai Demokrat.

"Kami harap KPK cepat keluarkan hasilnya. Kalau (Anas) terlibat ya sudah, kalau enggak ya sudah demikian," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jero Wacik, di kediamannya, di Jakarta, Minggu (3/2/2013). Tapi, kata dia, jajaran Partai Demokrat tak akan mencampuri proses hukum, sebagaimana amanat Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, kondisi saat ini, terutama hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang menyebutkan Partai Demokrat hanya akan meraup 8,3 persen suara, menggelisahkan kader partai. "Masalahnya sudah berkali-kali diberitakan (keterkaitan Anas). Efeknya di masyarakat, popularitas partai di masyarakat jadi turun," terang Jero.

Popularitas Partai Demokrat, menurut Jero tak lepas dari kasus-kasus korupsi yang melibatkan kader partai. Selain itu, simpang-siurnya isu seputar keterlibatan Anas dalam skandal korupsi proyek Hambalang, semakin memerosotkan popularitas partai di mata masyarakat.

Karena itu, Menteri ESDM ini meminta Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, segera turun tangan. "Soal langkahnya seperti apa, ada banyak pasal (dalam AD/ART Partai Demokrat) yang bisa dipakai," kata dia.

Jero menolak mempertegas apakah permintaan 'turun tangan' itu termasuk pemberhentian Anas. Tapi dia berpendapat, kesediaan Anas mengundurkan diri akan menjadi pilihan yang sangat baik bagi masa depan partai. (kompas)