Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Pengamat Politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih mengedepankan pertimbangan politik ketimbang kinerja dalam melakukan reshuffle kabinet.

"Sayangnya kalau dilihat dari karakter dan pengalaman SBY selama ini perombakan kabinet lebih banyak didasarkan pada alasan politik, bukan alasan kinerja," ujar Burhanuddin di Grand Alia Cikini, Jakarta, Sabtu (29/12/2012).

Burhanuddin yang juga mengajar sebagai Dosen FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini mengatakan, meski selama ini retorika yang muncul bahwa Presiden akan mereshuffle kabinetnya berbasis kinerja dan Kooperatif, namun ia pesimis hal itu akan dilakukan.

"Tetapi realitas yang terjadi saya kira selama ini lebih karena faktor politik. Kalaupun toh ada menteri dari kalangan parpol yang diganti, itu pasti penggantinya dari partai yang sama juga," ucap Burhanuddin.

Dengan demikian, Burhanuddin menganggap ke depannya Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II akan ditopang oleh kabinet politik.

"Dan di situ yang penting adalah menyenangkan, memuaskan para partai pengusung SBY," kata Burhanuddin.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan akan melakukan pergantian sejumlah menteri atau reshuffle pada awal 2013 setelah mendapatkan hasil evaluasi kementerian sepanjang 2012 dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Peniliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, mengatakan bila Presiden SBY ingin mengukir prestasi baik sepanjang kepemimpinannya, maka sudah sepatutnya melakukan pergantian menteri yang berkinerja buruk.

"Kalau Pak SBY mau meninggalkan nama baik atau meninggalkan tinta emas, yah mau enggak mau, anggota kabinet yang kinerjanya jelek yah dicopot saja," ujar Syamsuddin di Cikini, Jakarta, Sabtu (29/12/2012).

Menurut Syamsuddin, Presiden SBY tidak perlu mempertimbangkan lagi dengan partai mana berkoalisi.

"Dari pada tidak sama sekali. Sepanjang reshuffle itu tidak bersifat politis, tapi kinerja," tandasnya.

Ia mengatakan, bila Presiden SBY benar-benar ingin meningkatkan kualitas kinerja pemerintahannya, maka semestinya tidak hanya posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang dilakukkan pergantian.

"Tapi (pergantian untuk) kabinet yang kinerjanya tidak maksimal yah juga ikut. Yang tahu itu, yah UKP4," ujarnya.

Salah satu faktor yang bisa dijadikan dasar seorang menteri berkinerja buruk, yakni ketidakmampuan menyerap anggaran APBN yang sudah didapatkan kementeriannya.

"Teman-teman FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) mengutarakan ada enam kementerian dengan daya serap APBN kurang dari 20 persen, gila apa!" ujarnya. (tribunnews)