Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

SURABAYA - Komitmen Pemprov Jawa Timur (Jatim) untuk menghapus lokalisasis di beberapa daerah di Jatim mulai bisa terealisasi. Ini terlihat dengan berkurangnya jumlah tempat prostitusi. Dari 47 lokasi kini menjadi 42 lokalisasi.

Adapun lokalisasi itu tersebar di 33 kabupaten dan kota di Jatim. Sedangkan lima lokalisasi yang telah tutup itu ada di Blitar, kemudian Tulungagung (Ngunut dan Ngujang), dan Surabaya (Dupak Bangun Sari, dan Moro Seneng).

Kadinsos Jatim, Sudjono menjelaskan, pengurangan lokalisasi akan dilakukan setahap demi setahap. ”Dengan ditutupnya lokalisasi, termasuk Dupak Bangun Sari di Surabaya, jumlah tempat  prostitusi di Jatim berkurang, yakni dari 47 lokalisasi menjadi 42 tempat.

Pengurangan lokalisasi yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten dan Kota serta Jatim itu dengan memulangkan para PSK,” tukasnya kepada wartawan, Jumat (28/12/2012).

Dijelaskan, untuk eks lokalisasi Bangun Sari, nantinya akan dijadikan tempat pemberdayaan masyarakat yang diajukan oleh Pemkot Surabaya kepada Pemprov Jatim. Adapun dana untuk pemulangan merupakan sharing antara Pemprov Jatim, Pemkab atau Pemkot, dan Kementerian Sosial.

“Selain sharing dana, tutupnya lokalisasi ini juga atas partisipasi tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi pengurangan prostitusi,” terangnya.

Dia juga menambahkan, berkurangnya jumlah PSK itu bukan karena pemaksaan dari dinsos, melainkan atas kesadaran mereka untuk bangkit mengais rejeki yang halal.

Sedangkan pada 2013 nanti, pihaknya menargetkan dapat menutup lokalisasi di  Banyuwangi, Tuban, Nganjuk dan juga Surabaya. Tiap-tiap PSK itu diberi uang saku Rp 3 juta dan diberi surat penyataan agar tidak kembali lagi menjadi wanita penghibur pria hidung belang.

Sebut saja namanya Irwan. Lelaki berumur 45 tahun adalah pengelola salah satu wisma di lokalisasi Dolly. Hampir 25 tahun hidup Irwan dihabiskan di gang lokalisasi, yang konon terbesar di Asia Tenggara. Sejak awal, Irwan mengaku mengalami berbagai macam isu yang mendera Dolly. Mulai dari pembatasan PSK, baru-baru ini masalah CCTV, lalu yang paling sering adalah isu penutupan Dolly.

"Semuanya tidak pernah terjadi. Bukan satu dua tahun ini berbagai isu itu mendera. Sepanjang saya di sini, bahkan sejak saya kecil, isu itu hanya sebatas isu,” ujar Irwan, Sabtu (8/12/2012). Baginya, Dolly bukan hanya sebatas bisnis esek-esek. Menurut Irwan, kehidupan warga di sekitar lokalisasi juga hidup karena aktivitas bisnis penjaja syahwat.

“Bukan hanya kami dan PSK yang cari makan. Ada parkir, penjual makanan, laundry, gadai, sampai toko emas,” ungkap Irwan. Karena itu, Irwan sama sekali tidak khawatir dengan upaya pemerintah mempersempit ruang gerak pelaku bisnis prostitusi di sana. Sebab, berapapun jumlah aturan yang membatasi, pengunjung Dolly tidak akan berkurang signifikan, apalagi pada momen-momen tertentu seperti tahun baru dan usai libur panjang Ramadan.

“Setiap saat selalu ada pengunjung baru. Ada juga yang lama masih sering main-main ke sini. Kan mereka tidak selalu main gituan. Tidak sedikit yang main ke sini untuk sekadar minum, karaoke, dan butuh teman ngobrol. Dibatasi seperti apa, Dolly tetap hidup,” paparnya dengan nada yakin.

Seharusnya, Irwan menilai, pihak terkait jangan hanya berusaha keras agar Dolly bisa tutup dengan segala cara. Ada banyak ribuan orang yang menggantungkan hidup di kawasan merah itu. Irwan menegaskan, kalau pemerintah serius menutup, artinya harus memiliki dana besar untuk mengentaskan para PSK dan masyarakat di sana.

Terkait aturan baru yang akan diimplementasikan di Dolly, Irwan tetap tidak akan mempengaruhi kehidupan di sana. Iia mencontohkan, identitas pengunjung di Dolly harus dicatat dalam database. Ini menurutnya tidak akan terlalu memengaruhi, karena kebanyakan pengunjung Dolly bukan warga Surabaya.

“Aturan ini hampir mirip dengan rencana pemasangan CCTV dulu. Intinya kan sama-sama berusaha mempermalukan pengunjung agar tidak datang lagi. Tapi, semuanya (aturan) itu kok hanya isu dan rencana-rencana,” cetus lelaki berperawakan kekar.

Di sisi lain, Irwan mengakui berbagai aturan itu akan semakin mempersempit bisnisnya. Terlebih, persaingan antar-wisma juga semakin ketat. Aturan pembatasan PSK pun membuat pengelola memutar otak agar stok PSK tetap ada.

Untuk masalah edukasi seks, Irwan menganggap alasan pemerintah terlalu mengada-ada. Di wisma yang dikelolanya, pengunjung wajib menggunakan pelindung. Selain itu, dia juga mewanti-wanti agar anak buahnya tidak melanggar aturan penggunaan kondom. “Kami sediakan kondom gratis agar terhindar dari risiko tertular penyakit,” katanya.

Setiap bulan, Irwan juga selalu memerintahkan anak buahnya yang berjumlah 11 orang, untuk memeriksakan kesehatan genitalnya. Beberapa wisma malah menjalin kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya HIV/AIDS dan penyakit menular lainvyang disebabkan hubungan seksual. (tribunnews)