Bupati Kediri Serahkan LKPD Unaudited TA 2018

Kediri - majalahbuser.com, Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno bersama dua orang kepala daerah lainnya yaitu Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, SE. dan Plt. Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM. menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 (unaudited).

Penyerahan tersebut diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Hary Purwaka. Acara tersebut dilaksanakan di ruang rapat kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jl. Raya Juanda Kabupaten Sidoarjo, Jum'at (29/3).

"Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK selama ini, selalu kami sambut dengan tangan terbuka dan kami selalu menginstruksikan kepada seluruh SKPD untuk terbuka, aktif dan kooperatif dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan," terang Bupati Kediri saat memberikan sambutan.

"Saya sangat mengapresiasi bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK selama ini berjalan secara profesional, independen dan berintegritas tinggi," ungkapnya.

Bupati Kediri berharap cakupan pemeriksaan bisa menjangkau sebagian besar program dan kegiatan, karena dengan adanya pemeriksaan BPK RI bisa menjadi bahan introspeksi untuk terus berusaha memperbaiki diri.

"Alhamdulillah, sampai dengan saat ini Kabupaten Kediri telah menindaklanjuti rekomendasi dan temuan dari BPK RI mencapai 98.8%. Mudah-mudahan tindak lanjut ini bisa berdampak positif bagi pengelolaan keuangan daerah yang semakin sempurna," kata Bupati.

Ditambahkan oleh Bupati Kediri, penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018 ini telah melalui proses yang cukup panjang, mulai dari proses penyusunan laporan yang dilakukan oleh tim BPKAD yang beriringan dengan proses review yang dilakukan oleh tim inspektorat. Sinergi antara tim BPKAD dan tim review inspektorat menghasilkan laporan keuangan yang komprehensif serta memenuhi standar akuntansi pemerintah yang benar.

"Dan pada akhirnya kami berharap pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2018 dalam bentuk LKPD 2018 ini bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang telah kami capai seperti tahun-tahun sebelumnya," tambah Bupati.

Hary Purwaka menjelaskan, menyerahkan laporan keuangan tersebut menjadi sebuah kewajiban. BPK yang melakukan pemeriksaan dan ikut hadir. Ia berharap pemeriksaan akan berjalan lancar dan tepat waktu, dengan dukungan dokumen, data dan informasi dari kabupaten dan kota.

Pada saat pemeriksaan akan disusun konsep hasil pemeriksaan yang isinya diantaranya rekomendasi hasil pemeriksaan yang akan dikirimkan kepada kepala daerah untuk diketahui tanggapan, apakah hasil pemeriksaan tersebut bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau tidak. Kalau bisa dilaksanakan tentu akan diproses menjadi laporan hasil pemeriksaan. Apabila ada kendala dalam melaksanakan rekomendasi, maka akan dicari alternatif rekomendasi lain untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Pemeriksaan atas laporan keuangan meliputi program dan kegiatan. Laporan keuangan itu dilihat dari kegiatan belanja modal, belanja pegawai dan lainnya. Di semester kedua nanti akan dilakukan pemeriksaan kinerja, dan proyek.

"Mengenai rekomendasi status penyelesaian, Kabupaten Kediri mencapai 98%, Kabupaten Tulungagung 96% dan Kota Kediri 94%, dan itu semua sudah mencapai di atas rata-rata. Harapan kami status bisa dapat terus dipertahankan," pungkas Hary Purwaka. (Kominfo/Adv)