Tulungagung - majalahbuser.com, Plt Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo mengaku kecewa dengan proses pengadaan seragam gratis untuk siswa kelas I dan kelas VII SD, SMP serta MTs.
Sebab hingga saat ini seragam gratis ini belum selesai dibagikan ke para siswa. Akibatnya banyak siswa SMP masih mengenakan seragam SD, sedangkan siswa kelas I SD mengenakan seragam TK.
Untuk itu pihaknya berencana memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) setempat untuk melakukan klarifikasi atas keterlambatan proses distribusi ini.
Padahal, proses pembelajaran satu semester ini sudah hampir selesai, namun banyak siswa yang belum mendapatkan seragam.
Selain memanggil Kepala Dinas, Maryoto juga akan memangil pemenang tender proyek pengadaan seragam gratis ini. Molornya proses pengerjaan yang berimbas terhadap distribusi dijadikan catatan dan bahan evaluasi.
Pemenang tender juga diancam akan dikenakan penalti sebagai sanksi atas keterlambatan ini. “Kita sudah mengingatkan, tapi kalau menyalahi kontrak akan kita klaim,” ujarnya, Kamis (25/10/2018).
Maryoto meminta, agar pengerjaan seragam gratis ini segera diselesaikan. Pasalnya program yang digagas dalam APBD 2018 ini digunakan untuk membantu warga Tulungagung yang anaknya baru masuk sekolah.
Sejauh ini Maryoto mengaku belum bisa menyimpulkan, apakah ada pelanggaran atau tidak. Pemkab segera melakukan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program ini. Sebab seragam gratis rencananya kembali dianggarkan untuk tahun 2019.
“Secara dini harus dipersiapkan, baik secara administrasi maupun pelaksanaannya. Kita cari mekanisme terbaik untuk pelaksanaan program ini,” pungkas Maryoto..
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Suharno mengaku sudah mendistribusikan seragam ke sekolah-sekolah.
Namun saat ditunjukan banyak sekolah yang belum mendapatkan seragam gratis, dirinya berkilah distribusi belum sampai ke sekolah tersebut. Padahal kontrak pengadaan dan pendistribusian seragam gratis itu berakhir pada 20 Oktober 2018 lalu.
“Memang ada keterlambatan tapi ini sudah mulai didistribusi," tuturnya. Ia menambahkan, masalah ukuran seragam menjadi salah satu kendala molornya distribusi seragam gratis ini.
Pihak pemenang tender kewalahan karena harus menentukan ukuran seragam dulu sebelum mengikuti lelang. Pihak Dinas sendiri mewacanakan akan mengganti seragam dengan kain, sehingga proses pengerjaan akan lebih mudah.
"Kalau bentuk seragam jadi prosesnya lama dan akan mengalami keterlambatan," pungkasnya.
Untuk diketahui, Pemkab Tulungagung menganggarkan Rp 30 miliar untuk pengadaan seragam gratis siswa kelas 1 dan kelas VII. Kontrak pengadaan dan pendistribusian seragam gratis itu berakhir pada 20 Oktober 2018 lalu. (Adv)