Rapat Paripurna DPRD Tulungagung Tetapkan PERDA APBD 2019

Tulungagung - majalahbuser.com, 8 Fraksi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan dan penetapan Perda APBD Tulungagung Tahun Anggaran 2019 ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD di ruang rapat Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung, Rabu, 21/11.

Penetapan Perda itu langsung di pimpin oleh Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono, SE, MSi, didampingi jajaran Wakil Ketua Dan Plt. Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Bhirowo, MM dan yang juga dihadiri 40 anggota DPRD.

Selain itu, juga dihadiri Sekda bersama jajaran Asisten Sekda, para Kepala SKPD lingkup Pemkab. Tulungagung, para Pimpinan Perusahaan Daerah dan tamu undangan dari UNMU Malang.

Tak hanya, menetapkan APBD Tahun 2019 tetapi juga menetapkan Tata Tertib (Tatib) DPRD Tulungagung.

Namun sebelum itu, Badan Penganggaran ( Banggar ) DPRD yang dibacakan oleh Mashud menjelaskan tentang besaran anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Tulungagung Tahun 2019 sebagai berikut, pendapatan sebesar Rp. 2.647.738.015.220,77. Anggaran belanja sebesar Rp. 2.678.564.625.274,77. Dan mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 30.826.610.054,00.

Sementara itu dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 38.826.610.054,00. Namun juga dikeluarkan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 dan mendapatkan biaya netto sebesar Rp. 30.826.610.054,00. Sementara itu anggaran dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 0

Kendati rapat didok setelah mendengar pandangan akhir dari 8 Fraksi di DPRD namun masih menyisakan cacatan-catatan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Seperti yang dikatakan oleh Fraksi PDIP yang mendapat giliran pertama, kata juru bicaranya, Wiwik Triasmoro. meminta Pemkab Tulungagung agar melakukan perencanaan lebih serius pengadaan seragam gratis, baik ukuran, mutu bahan dan pendistribusiannya kesekolah-sekolah.

Hal senada juga diminta oleh beberapa Fraksi, antara lain, Fraksi Partai Amanat Nasional ( PAN ) dan Fraksi PKB.

Selain itu beberapa Fraksi juga meminta kepada Plt Bupati Tulungagung agar menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ( TPP ). Dan juga diminta menganggarkan dana bantuan untuk masyarakat miskin dalam bidang Hukum.

Sementara itu, Fraksi Golkar meminta supaya menyegerakan pengisian Bupati Tulungagung.

Plt Bupati Tulungagung, Maryoto Bhirowo dalam sambutannya mengatakan, terima kasih kepada DPRD yang telah mencermati dengan cermat APBD Tahun 2019. Untuk itu, Pemerintah Daerah akan melaksanakan semua yang disampaikan oleh Fraksi DPRD.

Lebih lanjut Plt Bupati mengatakan kepada awak media, bahwa perioritas yang akan dilaksanakan adalah bidang Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur dan juga akan mengoptimalkan pengadaan seragam gratis, serta meminta kepada kontraktor pengadaan seragam gratis agar diberikan sangsi tegas.

Dan prioritas berikutnya adalah TPP akan segera disalurkan kepada seluruh Pegawai Pemerintah Daerah Tulungagung. (unt/adv)