Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Kediri - majalahbuser.com, Di sekitar tidak jarang kita jumpai adanya seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melakukan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Senin, 24 Oktober 2012

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Mereka ini yang dinamakan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), yang mewujud dalam sosok fakir miskin, gelandangan, pengemis, anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, tuna susila, penyandang psikotis (gila), korban NAPZA dan sebagainya.

Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Sosial telah dan sedang terus melaksanakan upaya-upaya penanganan terhadap PMKS ini. Selain untuk melaksanakan amanat konstitusi, lebih dari itu juga sebagai bentuk panggilan moral guna membantu meringankan beban penderitaan mereka.

“Dinas Sosial Kabupaten Kediri memiliki banyak program penanganan PMKS baik secara mandiri maupun didukung oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur serta Kementerian Sosial. Program itu mulai dari pemberian latihan ketrampilan untuk bekal mandiri (bagi anak cacat, anak nakal dan juga tuna susila), pemberian santunan kepada penyandang cacat berat, fasilitasi perawatan bagi penderita psikotis, panti rehabilitasi bagi korban NAPZA, panti werda untuk usia lanjut dan lain-lain” kata Drs. H. Sukadi, MM., Kabid Rehabilitasi Sosial dalam acara Pertemuan Bakoinmas di Ruang Pamenang Pemkab Kediri, Kamis, 13 September 2012.   

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kediri itu, diungkapkannya pula bahwa melalui program penanganan PMKS sudah banyak peserta pelatihan ketrampilan yang bisa berusaha mandiri seperti membuka servis elektronik, menjadi penjahit dan sebagainya.

Meskipun demikian diakui bahwa karena penanganan PMKS merupakan hal yang cukup kompleks, maka dalam prakteknya tidak selalu berjalan mulus. Misalnya mereka yang telah mendapat pelatihan tidak selalu kemudian menggunakannya untuk membuka usaha mandiri dikarenakan beberapa faktor.

Faktor penghambat itu selain muncul dari diri PMKS itu sendiri, faktor keluarga, dan juga faktor lingkungan masyarakat. Pada sisi lain belum banyak anggota masyarakat yang mengetahui adanya program-program Pemerintah untuk PMKS itu, misalnya tentang adanya santunan bagi penderita Disabilitas Sosial (cacat berat), pelatihan ketrampilan, ataupun panti rehabilitasi. Karena itu Dinas Sosial mengharapkan dukungan dari anggota Bakoinmas, serta Pemerintah Desa untuk ikut mensosialisasikan program ini kepada masyarakat sehingga seluruh program PMKS itu dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pada kesempatan yang sama,Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri melalui Kabid Pemberdayaan Informasi Masyarakat, Drs. Rahmat Mahmudi, MSi menyampaikan kesiapan Dinas Kominfo untuk membantu sosialisasi program PMKS ini melalui website, media radio, maupun media pertunjukan rakyat sehingga informasi ini dapat cepat meluas. (kominfo/ADV)