Ketua KPU DKI Bantah Beri Izin Lisan ke Panitia Tamasya Al-Maidah

Jakarta - Ketua KPU DKI Sumarno menegaskan tidak pernah memberikan izin lisan kepada panitia Tamasya Al-Maidah. Sumarno mengakui memang panitia Tamasya Al-Maidah pernah datang ke kantor KPU DKI. Namun dalam pertemuan tersebut tak disinggung sama sekali mengenai kegiatan Tamasya Al-Maidah.

"Tidak benar. Memang mereka pernah beraudiensi ke KPU. Mereka meminta jadi pemantau. Mereka tidak nyinggung sama sekali soal Tamasya Al-Maidah. Hanya nanya-nanya soal pemantau," kata Sumarno saat dikonfirmasi, Senin (17/4/2017).

Sumarno saat itu menyampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pemantau. Namun, hingga saat ini, Sumarno mengatakan belum ada berkas pengajuan menjadi pemantau TPS di sekretariat KPU DKI.

"Saya sampaikan untuk jadi pemantau, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Saya minta mereka lihat syarat-syaratnya di website KPU. Berdasarkan info dari sekretariat, sampai sekarang tidak ada berkas pengajuan itu," tegas Sumarno.

Sebelumnya, Pihak penggagas kegiatan Tamasya Al-Maidah, yakni alumni 212, mengklaim sudah mengantongi izin dari KPU DKI Jakarta. "Jadi kita datang ke KPU, minta diberi permission-nya sebagai pemantau, dan Ketua KPU DKI memberikan, secara lisan mengiyakan," kata pengacara alumni 212, Eggi Sudjana, di Masjid Al-Azhar, Jl Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (17/4/2017).

Eggi menyebut pihak KPU DKI memberikan izin kegiatan asalkan tidak melakukan intimidasi dan tidak masuk ke dalam TPS. Mereka yang datang untuk memantau harus berjarak 20 meter dari TPS.

"(Dibilang) silakan asalkan jangan melakukan hal yang tidak-tidak dan jangan masuk ke TPS. Makanya jangan tidak kurang 20 meteran dari TPS," ujar Eggi.

Izin kegiatan Tamasya Al-Maidah sudah dimohonkan ke KPU DKI sejak hari Rabu (12/4). Saat itu ada 20 orang dalam rombongan yang diterima Ketua KPU DKI Sumarno dan anggota KPU DKI Moch Sidik Sabri. "Hari Rabu kemarin, boleh Anda konfirmasi oleh Sumarno, dan dia ditemani Sidik Sabri sebagai salah satu komisionernya. Kita datang dengan Pak Sambo," ujarnya.

Dia menyebut ada 425 TPS yang dicurigai berdasarkan pantauan pada Pilkada DKI putaran pertama. Daerah terbanyak, menurutnya, ada di Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu.

"TPS yang kita curigai justru ada 425-an TPS, bahkan lebih dari hasil pantauan Polmark, kalau di Jaksel cuma 2, yang paling banyak di Jaktim, Jakut, dan di Pulau Seribu," ujarnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan pihaknya akan melakukan tindakan tegas bila ada mobilisasi dan pengumpulan massa di TPS-TPS pada pencoblosan hari Rabu (19/4). Keberadaan jumlah massa yang besar di TPS pasti memberikan kesan intimidatif.

"Tolong jangan terjadi pengumpulan massa apa pun alasannya ke TPS. Apalagi jumlahnya besar. Kalau jumlahnya besar, pasti kita angkat," kata Tito di gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (17/4).

Tito juga telah memerintahkan Kapolda Metro Jaya, Lampung, dan daerah di Sumatera lainnya untuk mencegah dan melarang pergerakan massa ke Jakarta. "Jangan tanggung-tanggung. Kalau ada yang berangkat dalam rangka ke Jakarta untuk politik lokal Jakarta, cegat dan gunakan diskresi," ujarnya.

Polisi sudah menyiapkan pengamanan di TPS Jakarta, yang berjumlah 13.034 TPS. Minimal ada satu personel polisi untuk satu TPS. (detik)