Selain menghadirkan para aktivis, parpol, LSM, pemilih pemula, mahasiswa, akademisi dan media, acara yang digelar di Grand Artos Aerowisata Hotel Magelang, (09/05) juga dihadiri oleh para pengawas pemilu tingkat Kabupaten/Kota di 6 tempat (Kebumen, Blora, Magelang, Sragen, Purworejo, Wonosobo)
"Pilkada/Pemilu adalah sarana masyarakat untuk memilih pemimpin. Bukan pemimpin sembarangan, tapi pemimpin yang kredibel, amanah, dan membawa kesejahteraan masyarakat," terang nya dalam acara tersebut.
Misbah mengatakan, salah satu yang patut diawasi, adalah praktek politik uang yang masih jadi penyakit dalam demokrasi. Masalah besar yang dihadapi bangsa saat ini adalah korupsi (KKN), yang jika ditelusuri berawal dari praktek politik uang.
"Politik uang itu pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat. Masyarakat memiliki peran mengawasi praktek itu. Jika semua warga masyarakat menolak politik uang, maka para peserta Pilkada dapat dipastikan tidak akan mengambil langkah itu," harapnya.
Selain politik uang, yang tak kalah penting untuk perlu diawasi adalah praktek penyalahgunaan wewenang oleh calon incumbent. Praktek mobilisasi secara birokrasi, penyelewengan uang APBD, penyelewengan kekuasaan, mobilisasi suara oleh guru atau tokoh masyarakat di desa dan lainnya.
"Karena itu, upaya preventif seperti mengajak masyarakat untuk menolak praktek inilah yang mampu mencegah terjadinya kecurangan dalam Pemilu. Sehingga, Pemilu mampu menghasilkan pemimpin yang kredibel, jujur, dan amanah pada rakyat, karena sebenarnya pengawas sejati itu adalah publik, karena itu Bawaslu akan terus menyebar virus-virus pengawasan , diantaranya ya seperti kegiatan ini" terangnya.
Hal senada juga disampaiakan oleh Ketua KPU Jawa Tengah, Joko Purnomo. Selain menyampaikan seputar tahapan pilkada, menurut Joko, semangat gelaran Pemilu/Pilkada adalah memilih pemimpin yang mampu menyejahterakan masyarakat sesuai amanah undang-undang. Pemilu bagian dari demokrasi yang dipilih untuk menguatkan sistem presidensil, sistem pemerintahan yang dianut bangsa Indonesia.
"Dipilih demokrasi, karena ada paritipasi politik masyarakat di sana. Pemilu itu pendidikan politik bagi masyarakat. Tugas kita adalah mendidik masyarakat agar tidak berpikiran negatif soal pemilu. Masyarakat memiliki hak mendapat informasi dan mengevaluasi pemimpin yang dipilihnya," tuturnya. (hm/herlit)