Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Sebagai contoh, pengurusan Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), untuk urusan SKCK ini seharusnya CPNS yang bersangkutan mengurus sendiri di Polres karena harus diambil sidik jari dengan biaya administrasi hanya berkisar antara Rp. 15.000 hingga 20.000/lembar SKCK.

Sabtu, 22 Maret 2014

Kendari - majalahbuser.com, Kegembiraan para CPNS yang lulus seleksi tenaga honorer kategori dua (K2) Tanggal 24 Februari lalu membuka kesempatan bago oknum Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Kendari untuk kembali melakukan kegiatan Pungutan Liar alias Pungli.

Berbagai alasan dilakukan oleh oknum Pegawai BKD untuk menguras uang para CPNS K2 dalam  mengurus kelengkapan Berkas mereka.

Akan tetapi, tidak demikian yang terjadi di Kota Kendari. Kantor BKD 'seperti' jadi Sentra Pelayanan Kepilisian dalam mengurus SKCK. 

Hasil pantauan majalah Buser, biaya pengurusan SKCK disana cukup besar, yaitu Rp. 150.000/Orang. Hal itu dikeluhkan oleh para CPNS yang lulus seleksi tenaga honorer kategori dua (K2) Tanggal 24 Februari lalu.

"Kami ini diperas betul, selain biaya pengurusan SKCK, kami juga dimintai uang untuk pemeriksaan Kesehatan, padahal kami bisa urus sendiri dengan biaya yang sesuai standard, tapi alasan BKD katanya supaya cepat, padahal hanya akal - akalan saja supaya kami dimintai lagi uang" kata sumber yang minta namanya tidak ditulis.

Sumber lain yang enggan disebut namanya menyebutkan, pihak BKD menakut nakuti para CPNS yang lulus seleksi, bahwa siapa saja yang tidak mau membayar sejumlah uang di BKD, berkasnya tidak akan diproses.

"Pihak BKD tidak mendapat apa-apa pada saat seleksi CPNS yang lalu, maka sekarang BKD meminta uang dari CPNS yang lulus" katanya.

Hasil pantauan majalah Buser dilapangan, Pungli tidak tidak hanya terjadi di pengurusan SKCK dan pemeriksaan Kesehatan saja, tapi masih ada permintaan dari BKD, yaitu biaya untuk mengantar Berkas ke Jakarta. Mereka harus membayar Rp. 500.000/orang.

"Jujur Pak, sebenarnya saya juga kaget dengan permintaan Pihak BKD yang begitu besar, tapi mau diapa sudah begini mi kami diperlakukan" keluh seorang sumber yang keberatan disebut namanya.

Di tempat terpisah, Direktur LSM KOMPPAK Sulawesi Tenggara La Ode Baharudin memberikan tanggapan atas carut-marut proses seleksi tenaga honorer kategori dua (K2) di Kendari ini.

Ia mengatakan, bahwa BKD merupakan pusat kegiatan pungli dan mafia CPNS, mulai dari  percaloan perekrutan CPNS baru hingga pengurusan kenaikan Pangkat Pegawai Daerah ini.

Masih menrut Bahar, pihaknya sudah beberapa kali meminta data atau keterangan dari korban pungli, tapi mereka enggan memberikan karena memang sebelumnya sudah di 'wanti - wanti' orang dalam BKD agar tidak memberikan keterangan kepada siapapun.

"Bentuk transaksi pungli dan Percaloan PNS di BKD sebenarnya sudah terjadi sejak dulu, namun  susah mencari bukti untuk mengungkapnya karena ada keterkaitan kepentingan antara orang dalam BKD dengan korban pungli sendiri" pungkas Bahar. 

Sementara itu, Ketika Majalah Buser melakukan klarifikasi dengan Pihak BKD, tidak satupun pegawainya yang mau memberikan keterangan. (Lao/ihsan)