"Sebagian pengungsi belum ada yang mau pulang. Mungkin mereka merasa tempatnya belum siap. Soalnya tadinya belum boleh kembali ke rumahnya. Tapi, ada juga warga yang sudah angkut barang-barangnya," kata Gubernur Jatim Soekarwo kepada wartawan di kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan Surabaya, Jumat (21/2/2014).
Dengan diturunkannya status Gunung Kelud, praktis memberikan kesempatan kepada pengungsi untuk kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Namun, pemerintah tetap melarang masyarakat masuk ke zona larangan 5 km dari puncak kawah Kelud.
Menurut Pakde Karwo, di pengungsian ada 'lurah'nya masing-masing yang akan mengatur kepulangan pengungsi. Selain itu, masyarakat juga diberitahu tim kesehatan agar tidak kembali dulu ke rumah, karena debunya masih bahaya. Listrik juga masih padam.
"Di rumahnya kan masih gelap, karena listrik belum hidup," imbuhnya. Yang perlu ditekankan, tambahnya, bencana Gunung Kelud ini tanggung jawab provinsi. Sehingga, pemprov diberikan kewenangan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascaerupsi Kelud.
Untuk merehabilitasi dan rekonstruksi dibutuhkan anggaran tidak sedikit. Pemprov Jatim telah menyiapkan anggaran rekonstruksi sebesar Rp 100 miliar. Anggaran tersebut berasal dari APBD Jatim. Rinciannya, anggaran Rp 65 milliar adalah anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Kemudian ditambah dengan anggaran Rp 35 miliar yang berasal dari anggaran tak terduga bencana.
Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jatim Gentur Prihantono menambahkan, pihaknya bersama Kodam V/Brawijaya dan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang masih melakukan proses identifikasi kerusakan bangunan rumah milik warga akibat erupsi Kelud, di Kediri, Malang, dan Blitar.
"Hasil identifikasi kerusakan itu akan disampaikan ke pihak Kodam agar pada Senin (24/2/2014) sudah bisa melakukan perbaikan rumah warga. Sementara ini yang berhasil diidentifikasi sudah ada 25 ribu unit bangunan rumah yang rusak. Ini karena tim pendataan belum masuk ke radius terlarang 5-10 km dari kwah Kelud," imbuhnya.
Gentur mengimbau agar pengungsi bisa pulang dulu ke rumahnya, agar bisa mengetahui perbaikan yang dilakukan Kodam V/Brawijaya. "Kalau memang rumahnya roboh dan rusak parah, ya kami bangunkan baru. Tapi kalau rusak gentengnya saja, ya diperbaiki gentengnya. Ini agar tidak terjadi kecemburuan sosial di antara warga," pungkasnya. [beritajatim]