Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Pemerintah terus menerus menggalakkan pembangunan infrastruktur di sejumlah provinsi di Indonesia. Sejak zaman Presiden Soeharto, hingga kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini.

Baik itu berupa infrastruktur jalan, jembatan, ruas tol, pelabuhan, bandara udara, jalur kereta api, terminal terpadu, pembangkit tenaga listrik, hingga bendungan dan irigasi.

Kamis, 14 November 2013

Ada 56 proyek ditawarkan, senilai US$44,6 miliar atau Rp490,6 triliun

Alasan dikebutnya proyek itu, demi mendorong roda perekonomian dan menarik minat investasi asing ke dalam negeri. Wakil Presiden RI, Boediono, bahkan mengakui, buruknya penyediaan infrastruktur yang layak di Indonesia menjadi kendala paling mencolok dalam mengembangkan investasi di Tanah Air. Lengkapnya, buka tautan ini.

Untuk itu, dalam mengejar pembangunan tersebut, pemerintah mengajak peran serta semua pihak. Tak kecuali, pihak swasta domestik maupun mancanegara. Tak tanggung-tanggung, dalam pagelaran Indonesia Infrastruktur Conference and Exhibition (IICE) 2013 yang dibuka pada Rabu 13 November 2013, sebanyak 56 proyek senilai US$44,6 miliar atau Rp490,6 triliun akan ditawarkan pemerintah dalam perhelatan tahunan itu.

Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dari 56 proyek yang ditawarkan, 15 proyek ditargetkan groundbreaking (pemasangan tiang pancang) dilaksanakan pada 2014, sisanya (41 proyek) ditagetkan paling lambat 2017.

Adapun 15 proyek tersebut yaitu:

1. Pelabuhan Kuala Tanjung senilai US$ 620 juta.

2. Pembangkit Listrik Pangkalan Susu,  2x200 MW di Sumatra, senilai US$ 431,7 juta.

3. Jakarta Sewarege Sistem senilai US$ 447 juta.

4. Makasar Newport senilai US$ 372 juta.

5. Solo - Madiun Double Track Railway senilai US$ 231 juta.

6. Palapa Ring senilai US$289 juta

7. Kertajati Airport Development senilai US$116.

8. Balang Island Bridge senilai US$ 162 juta.

9. Kualanamu Double Track Railway senilai US$ 90,87 juta.

10. Maloy Port di Kalimantan senilai US$ 184 juta.

11. Lembar Bay Port di Bali -Nusa Tenggara senilai US$40,36 juta.

12. Sorong Port di Papua US$ 165 juta.

13. Water Supply Jatiluhur US$195 juta.

14. Raknamo DAM and Kolhua DAM di Bali - Nusa Tenggara senilai US$103 juta.

15. Pembangkit Listrik Takalar 2x100 di Sulawesi senilai US$289 juta.

Skema pembiayaan yang digunakan dalam merealisasikan 15 proyek itu melalui penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melalui pinjaman luar negeri pemerintah atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara itu, sisanya 41 proyek lagi menggunakan skema kerja sama pemerintah swasta (KPS) atau public private partnership (PPP). Seluruh proyek yang ditawarkan dalam IICE merupakan proyek-proyek prioritas dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Proyek-proyek tersebut telah diseleksi oleh tim dari otoritas terkait. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, mengaku bahwa pemerintah segera mengumumkan proyek-proyek baru berskala besar dan berskema pembiayaan kemitraan dengan swasta (PPP) pada Jumat 15 November 2013 mendatang. "Totalnya ada 25 proyek di berbagai sektor yang akan kami lepas dan tawarkan kerja samanya kepada pihak swasta," ujarnya, saat ditemui di Jakarta. Sedangkan nilai keseluruhan proyek-proyek tersebut, mencapai US$35 miliar atau setara Rp380 triliun (asumsi kurs Rp11.000 per dolar AS).

Menurut Hatta, pelibatan swasta dalam 25 proyek ini diperlukan untuk meringankan beban pemerintah guna pembangunan proyek, terutama infrastruktur. Selain itu, penawaran proyek infrastruktur yang potensial kepada pihak swasta itu dilakukan agar pemerintah bisa punya cukup perhatian pada pembangungan infrastruktur-infrastruktur dasar.

"Irigasi, waduk, dan pembangunan infrastruktur yang tidak viable juga akan kami dorong kepada pihak swasta, BUMN, dan foreign direct investment (investasi asing langsung). Tentunya, akan kami berikan viability gap fund (dana dukungan pemerintah) agar proyek tersebut menjadi viable," kata Hatta. Apalagi, Hatta beralasan bahwa sejak MP3EI diluncurkan, kontribusi pihak swasta yang amat diharapkan ternyata masih kecil, yaitu sebesar lima persen. Sebab itu, pemerintah akan berupaya untuk lebih memaksimalkan keterlibatan dan peran swasta guna pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Soeharsojo, mengungkapkan bahwa dirinya tidak melihat ada sisi negatif ataupun kerugian dari skema PPP yang sedang digalakkan pemerintah. Menurutnya, skema ini cukup efektif untuk menanggulangi minimnya dana yang dimiliki pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. "Tapi memang, karena ini program kerja sama harus ada niat baik bersama antara pemerintah dengan swasta," katanya.

Langkah pemerintah dalam skema PPP ini, dia menambahkan, semenjak Agustus 2012 membuat investor asing melihat peluang baru untuk berinvestasi di Indonesia. Namun, hal ini dinilainya perlu disikapi dengan baik oleh pemerintah. Sebab, jangan sampai nanti asing hanya melihat indonesia sebagai pasar. Namun, perekonomian setempat tidak terangkat dengan adanya proyek tersebut. "Seperti di Cilegon, ketika perusahaan Korea membangun pabrik beton. Di sana, kontraktor kecil tidak dilibatkan sehingga menimbulkan kecemburuan," ujarnya.

Seharusnya, kata dia, para kontraktor kecil yang berada di daerah ini haruslah diberikan kesempatan untuk berkembang dan bekerja sama. "Wajar saja, kalau mereka mau diajak karena kontraktor di daerah itu jarang yang besar dan hanya menggarap proyek kecil saja. Apalagi, program PPP mayoritas berada di daerah, tentu ini menimbulkan kecemburuan dari pengusaha lokal" katanya.

Sedangkan Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, kepada VIVAnews, mengungkapkan selain permasalahan di skema PPP, khususnya dalam bidang infrastruktur masih banyak soal lain. Ia mencontohkan salah satunya adalah problem pembebasan tanah dan pembiayaan.

Hingga saat ini, menurutnya, swasta yang ingin membangun proyek dengan skema PPP seringkali kesulitan mengenai pendanaan. Pembebasan tanah pun, kerap membuat swasta enggan untuk ikut bergabung. Apalagi, kata Djoko, untuk sektor infrastruktur mereka mau tidak mau berurusan dengan pembebasan tanah yang tidak sedikit luasannya. Dari segi lain, menurutnya, selama ini tidak ada permasalahan yang berarti. "Kalau dari segi ilmu, kepintaran, dan pengetahuan, para ilmuan Indonesia itu tidak kalah jika dibandingkan negara lain," ujarnya.

Sementara itu, sebanyak 21 proyek kerja sama pemerintah swasta (KPS) pada tahun ini sudah ditenderkan dan siap untuk segera direalisasikan. Nilai keseluruhan proyek sebesar US$13 milar. Direktur Pengembangan KPS, Kementerian PPN/Bappenas, Bastari Panji Indra, mengatakan bahwa proyek-proyek tersebut antara lain sembilan proyek pembangunan jalan tol, tiga pembangkit litrik, dan sisanya pengelolaan air bersih, sampah dan pembangunan jalur kereta pertambangan.

"Ke 21 proyek sudah dalam proses transaksi, itu macam-macam ada, yang pra kualifikasi, pengumuman lelang, dokumen penawaran, ada yang sudah tender, ada yang sudah dalam proses penyelesaian pembiayaan," ujarnya.

Dikutip dari data Bappenas, kesembilan ruas tol tersebut antara lain, Tol Kemayoran-Kampung Melayu, Tol Sunter-Rawa Buaya-Batu Ceper, Tol Ulujami-Tanah Abang, Tol Pasar Minggu-Casablanca, Tol Sunter-Pulo Gebang-Tambelang, dan Duri Pulo-Kampung Melayu. Kemudian, proyek pembangkit listrik antara lain, pembangkit listrik batu bara di Jawa Tengah berkapasitas 2.000 megawatt (MW) dan pembangkit listirk batu bara di Sumatera Selatan dengan kapasitas 1x600 MW.

Sedangkan untuk proyek pengelolaan air bersih, dan sampah antara lain proyek penampungan air bersih di Bandar Lampung, Maros di Sulawesi Selatan, dan proyek air bersih Umbulan, Jawa Timur. (VIVA)