Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Langara - majalahbuser.com, Dalam pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2014 di Kabupaten Konawe Kepulauan Sultra tampaknya masih menuai banyak masalah.

Hal ini diduga disebabkan tidak tegasnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi dalam menerapkan  aturan terkait mekanisme perekrutan CPNS yang dibuat oleh Menpan sendiri.

Contoh kasus yang terjadi di Sultra ada daerah yang laksanakan TKD dan ada yang tidak.

Kamis, 25 Desember 2014

Untuk saat ini sudah 5 daerah yang sudah mengumumkan hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD). 5 daerah tersebut antara lain (prop Sultra, Muna, Wakatobi, Konsel dan Konkep), dan dari 5 daerah tsb hanya konsel yang tidak melaksanakan TKD dan 4 daerah lain sudah melaksanakan TKD.

Daerah daerah yang melaksanakan TKD  banyak menuai kecewa bagi para peserta test, ini disebabkan karena tidak adanya acuan atau metode khusus tentang penerapan nilai test tertulis dan wawancara yang dilaksanakan oleh panselda tanpa pengawasan yang standar.

Hasil pantauan majalah Buser Sultra mengindikasikan, proses pelaksanaan tes tertulis dan wawancara  di daerah daerah yang melaksanakan  TKD mengaku heran dan sangat tidak masuk akal dengan metode pemberian nilai wawancara yang terkesan semau gue memberikan nilai.

Untuk test tertulis juga terkesan aneh, karena tidak memiliki standar soal yang memadai, tidak ada lembar jawaban,kalimat soal yang tidak terarah.

Dari dua persoalan tersebut diduga sangat rawan kecurangan atau manipulasi nilai sehingga peserta yang memperoleh nilai TKD tertinggi terancam memperoleh nilai TKB rendah dan bisa tidak lulus. demikian sebaliknya.

Dari keadaan ini, kepada majalah Buser beberapa peserta yang mengaku memperoleh nilai TKD tertinggi dan tidak mempunyai koneksi dengan panselda, meminta kepada Menpan Yudi Krisnandi untuk mengefaluasi kembali hasil akhir daerah yang melaksanakan TKB.

"sepatutnya, Menpan mengefaluasi kembali hasil akhir daerah yang melaksanakan TKB karena mekanisme penerapan nilai TKB tidak memiliki standar yang normatif" kata seorang peserta yang enggan disebut namanya. (LaOde)