Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

majalahbuser.com - Presiden terpilih, Joko Widodo, mengungkapkan salah satu poin pembicaraan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang digelar di Bali, Rabu kemarin, 27 Agustus 2014.

Ditemui wartawan di Balai Kota, Jakarta, Kamis 28 Agustus 2014, Jokowi, sapaan Joko Widodo, mengatakan permintaannya agar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi segera dinaikkan ditolak Presiden SBY.

"Jadi, ini terus terang ingin saya sampaikan tadi malam. Memang secara khusus, saya meminta kepada Presiden SBY untuk menekan defisit APBN dengan menaikkan harga BBM," kata Jokowi.

Kata Jokowi, salah satu alasan permintaannya itu ditolak, karena menurut SBY saat ini, kondisi di Indonesia waktunya masih belum tepat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Masih harus melihat keadaan masyarakat dan kesiapan masyarakat.

Kamis, 28 Agustus 2014

Menurut Jokowi, dengan kata lain, untuk mengurangi defisit anggaran, kenaikan harga BBM bersubsidi akan dilakukan pada pemerintahan Jokowi-JK, setelah pelantikan 20 Oktober 2014. Tetapi, ia belum memastikan kapan waktu tepatnya untuk menaikkan.

"Beliau menyampaikan bahwa saat ini, kondisinya dianggap masih kurang tepat untuk menaikkan BBM. Kira-kira itu jawaban SBY," kata Jokowi.

Sementara itu, salah satu yang dibicarakan dalam pertemuan kemarin adalah soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.

Kemudian, hal lainnya terkait akan masuknya tim Transisi ke dalam kementerian-kementerian Pemerintahan SBY untuk membahas program-program yang akan dijalankan Jokowi-JK lima tahun ke depan.

1. Menaikkan harga BBM = menambah beban masyarakat

Diakui atau tidak, naiknya harga BBM akan membuat masyarakat lebih terbebani. Dampak langsungnya adalah biaya transportasi naik. Hal itu akan dirasakan langsung oleh masyarakat baik yang menggunakan sepeda motor maupun yang sehari-harinya naik angkutan umum.

Dampak berikutnya, kenaikan harga BBM pasti akan diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan harga barang-barang lain. Sebab seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat memerlukan BBM dalam pembuatan atau pengangkutannya.

“Pemerintahan SBY menilai sudah cukup beban tesebut ditanggung masyarakat. Sehingga tidak selayaknya diberikan beban lagi,” kata Menko Perekonomian Chairul Tanjung seperti dikutip dari laman Presiden SBY, presidenri.go.id, Selasa (27/8/2014) malam.

2. Pemerintah SBY telah berulang kali menaikkan BBM

Seperti diketahui, pemerintah SBY telah menaikkan harga BBM berulang kali. Pada tahun 2005, BBM sempat naik sampai 140 persen. Pada tahun 2013 pemerintah SBY juga sudah menaikan kembali harga BBM sekitar 33 persen. Maka di akhir masa jabatan ini, pemerintah SBY memandang tidak perlu menaikkan kembali harga BBM.

3. Dalam waktu dekat ada kenaikan harga gas elpiji

Pemerintah SBY tidak mau menaikkan harga BBM karena dalam waktu dekat, atas desakan Pertamina harga gas elpiji 12 Kg akan dinaikkan. Jika harga BBM juga dinaikkan, maka ini akan semakin menambah beban masyarakat.

Selain itu, pada awal 2014, pemerintah SBY juga telah menaikkan tarif dasar listrik (TDL).

4. Kenaikan BBM memacu inflasi

Salah satu pertimbangan mendasar pemerintah SBY tidak mau menaikkan harga BBM, karena kenaikan harga BBM akan memacu terjadinya inflasi. Inflasi akan membuat jumlah orang miskin semakin banyak, bahkan membuat orang yang tadinya tidak miskin bisa menjadi miskin. (berbagaisumber)