Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Kediri - Ratusan warga yang mengatasnamakan diri Masyarakat Peduli Kebijakan (MPK) Kediri Raya, Jawa Timur menggeruduk Gedung DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri.

Mereka berunjuk rasa menentang kebijakan Pemkot Kediri yang akan menutup total eks Lokalisasi Semampir dan menggusur Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Gelanggang Olahraga (GOR) Jayabaya Kota Kediri.

Kamis, 28 Agustus 2014

Aksi massa diawali di Gedung DPRD Jalan Mayor Bismo Kota Kediri. Massa datang dengan menaiki dua mobil pick up bak terbuka dan ratusan sepeda motor langsung mengepung kantor dewan. Massa juga membentangkan berbagai poster hujatan terhadap sejumlah kebijakan Pemkot Kediri yang dinilai arogansi dan tanpa analisa.

"Kami sebenarnya bersedia Eks Lokalisasi Semampir ditutup total, tetapi harus ada solusi terlebih dahulu. Jangan seperti ini, setiap hari kami dijaga puluhan aparat, sehingga roda perekonomian kami mati. Selain itu, Lokalisasi Semampir ini sendiri sebenarnya sudah ditutup sejak tahun 2008 lalu berdasarkan SK Walikota Kediri 2003. Lokalisasi semampir menjadi pusat hiburan. Jadi apabila Walikota ingin menutup total atau mengambil lokasi itu, SK itu harus direvisi," teriak koordinator aksi.

Massa juga menolak rencana penggusuran PKL di GOR Jayabaya yang dinilai hanya sebuah kebijakan dari Walikota Abdullah Abu Bakar yang emosional. Sebab, rencana penertiban warung-warung PKL tersebut hanya akan menyusahkan masyarakat sehingga menyebabkan angka kemiskinan di Kota Kediri semakin bertambah tinggi.

"Dulu ketika Walikota masih menjabat sebagai Wakil Walikota menyatakan setuju dengan adanya PKL GOR, lalu kenapa sekarang tidak. Apa yang salah dari PKL GOR," tanya koordinator aksi melalui pengeras suara

Setelah berorasi, 10 orang perwakilan massa kemudian diijinkan masuk menemui anggota DPRD. Tetapi upaya mereka memperjuangkan nasib tidak membuahkan hasil. Sebab, anggota dewan tidak dapat berbuat banyak, karena mereka baru saja dilantik dan alat kelengkapan dewan belum terbentuk.

Merasa gagal, akhirnya massa yang didominasi kaum perempuan itu menggeruduk Balai Kota Kediri. Massa berteriak teriak agar Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar menemui mereka. Massa menghendaki Walikota berdialog dengan mereka. Perwakilan massa akhirnya diijinkan masuk menemui. Hingga berita ini ditulis, aksi massa masih berlangsung. [beritajatim]