"Saya minta Dandim, Danrem dan Pangdam untuk membuat prediksi keamanan di wilayahnya, sehingga tidak terjadi benturan saat pelaksanaan Pemilu 2014. Mereka harus bisa petakan di tiap wilayah kemungkinan yang akan chaos atau ribut," kata KSAD usai menutup Apel Komandan Satuan (Dansat) 2014 di Balai Kartini, Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, deteksi dini perlu dilakukan agar jauh-jauh hari pemetaan wilayah rawan tersebut segera bisa diatasi, sehingga tidak menggangu jalannya pemilihan umum baik Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden-Wakil Presiden.
"Jadi, kita akan berupaya masuk ke daerah (rawan) tersebut untuk meredam pihak-pihak yang akan emosi, itu langkah awal kita," ujar KSAD seraya mengatakan yang bisa melakukan itu adalah dari Babinsa, Danramil hingga Intelijen.
Kalau mereka hebat, maka kita akan tahu sebelumnya dan bisa meredamnya, ucapnya.
Namun, lanjut KSAD apabila sudah dilakukan upaya intelijen dan masih terjadi chaos, maka kita akan lakukan pencegahan secara persuasif dengan cara komunikasi pembinaan hingga komunikasi sosial.
"Kalau masih juga chaos, maka kita siap dengan pasukan yang ada, tapi dalam aturam yang ditentukan sesuai aturan berlaku," ujar Jenderal TNI Bintang Empat ini.
Dalam kesempatan itu, Jenderal Budiman kembali menegaskan bahwa TNI AD akan senantisa bersikap netral dalam perhelatan pemilihan umum 2014 ini.
"Kita jelas dan tegas harus netral. Kalau prajurit TNI AD tidak netral maka akan terkena sanksi hukuman sesuai aturan yang berlaku. Bila sampai pidana, maka bisa kita pecat. Jadi, percayalah pada kami," tegas Budiman.
Budiman menambahkan, TNI AD juga tidak segan-segan bertindak tegas kepada para perusuh dimanapun berada yang ingin mengacaukan jalannya Pemilu 2014.
"Siapa yang membuat kekacauan keamanan walaupun kelompok bersenjata, maka akan berhadapan dengan TNI AD," tandasnya.
Terkait persiapan pasukan pengendalian antihuru hara (PHH), Budiman mengatakan TNI AD sudah menyiapkan pasukan di setiap tingkatan.
Di kodim akan disiagakan satu satuan setingkat peleton (SST) atau sekitar 20 prajurit. Di tingkat korem sebanyak satu hingga dua satuan setingkat kompi (SSK) cadangan disiapkan. Sebanyak satu SKK setara dengan 100 prajurit.
"Tergantung letak korem. Jika di kota besar makan disiapkan dua SSK," tutur Budiman.
Setingkat kodam, TNI AD menyiapkan satu batalyon cadangan. Dan untuk Kostrad, TNI AD menyiapkan tiga satuan setingkat batalyon (SSY) cadangan. Satu SYY diperkirakan berjumlah 1.000 prajurit.
Budiman juga mengatakan TNI AD sudah memetakan daerah rawan konflik selama pemilu. Meski tak menyebutkan tempat, Budiman mengatakan ciri-ciri daerah yang rawan konflik, yakni daerah yang banyak memiliki pendukung fanatik parpol. (ant)