Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Surabaya - Ketua DPR RI Marzuki Alie menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap koruptor besar sebagaimana disampaikan Ketua KPK Abraham Samad bahwa ada korupsi kelas kakap di Jawa Timur.

Minggu, 5 Januari 2014

"Saya sarankan Ketua KPK menangkapnya segera jika memang ada korupsi besar di Jatim," ujarnya kepada wartawan di sela-sela kunjungannya di Surabaya, Sabtu (4/1).

Menurut dia, pernyataan Abraham Samad yang mengatakan bahwa ada koruptor besar di Jatim harus diselesaikan agar tidak menimbulkan opini yang luas dan tidak membuat bingung masyarakat.

"KPK harus menerjunkan tim penyidik untuk membongkarnya dan tangkap saja. Jika memang ada dan terbukti maka hukum harus tegas," kata mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat tersebut.

Pertengahan Desember 2013, Ketua KPK Abraham Samad dalam sebuah forum seminar di Jakarta, menyebut ada korupsi kelas wahid di Jatim dan pihaknya akan membongkarnya.

Abraham mengatakan, koruptor besar itu sulit ditembus dan KPK masih susah menemukan bukti karena modus kejahatan yang sangat canggih dan tak meninggalkan jejak.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mendukung upaya KPK membongkar kasus korupsi di wilayahnya sebagai bentuk sikap tegas pemerintah provinsi.

"Saya sangat mendukung dan akan membantu mencarikan data jika KPK akan membongkar korupsi di Jatim. Ini membuktikan Pemprov tidak menutupi kasus, apalagi tentang korupsi," katanya.

Soekarwo menilai, apa yang disampaikan Abraham Samad bukan asal menyatakan pendapat. Pihaknya yakin KPK memiliki data cukup, sehingga berani menyampaikan komentar itu di muka umum.

"Saya yakin KPK pasti sudah mempelajari datanya. Jika masih kurang, kami siap memberi data pendukung. Kami siap memberikan data model apa saja sebagai kepada KPK, asalkan koruptor dari Jatim itu dapat ditangkap," kata dia.

Di Jatim, lanjut Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu, pihaknya sudah sangat berhati-hati dalam melaksanakan prosedur administrasi pemerintahan, sehingga tidak masuk dalam kategori korupsi.

Bahkan, Pemprov Jatim telah menjalin kerja sama dengan KPK sebagai zona antikorupsi. Beberapa daerah dan unit layanan di lingkungan Pemprov Jatim diberlakukan sistem transparansi.

Ketua KPK Abraham Samad mengaku mantan Ketua PBNU Hasyim Muzadi mengetahui siapa koruptor kelas kakap di Jawa Timur. Di sisi lain KPK disinyalir tengah menelusuri sejumlah sengketa pilkada di berbagai daerah termasuk di Jawa Timur.

Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad bahwa ada koruptor kelas kakap di Jawa Timur, nampaknya benar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi mencurigakan di Jawa Timur.

Kepala PPATK Muhammad Jusuf membenarkan pernyataan Abraham tersebut. Ini bisa disisir dengan menganalisa transaksi-transaksi yang terjadi.

"Transaksi keuangan mencurigakan di sana (Jawa Timur) tentu ada. Tapi apakah sama dengan yang dikatakan Pak Abraham, itu yang saya enggak bisa jawab," kata M.Yusuf dalam jumpa pers catatan akhir tahun 2013 PPATK, di Gedung PPATK, Jakarta, Jumat (3/1/2014).

Ditambahkan Yusuf, pihaknya belum bisa mengkonfirmasi kesamaan data yang dimiliki PPATK dengan KPK. Namun, berapa jumlah transaksi seperti yang dikatakan Abaraham, bisa ditelusuri oleh PPATK.

"Misalnya Pak Abraham sebut transaksinya sekian miliar, tentu bisa kita cari dan kita analisis," ujarnya.

Sebelumnya, Abraham Samad dalam seminar politik kebangsaan di kantor International Conference of Islamic Scholars (ICIS) Jakarta mengatakan ada koruptor besar di Jawa Timur.

Hanya saja KPK sulit menembus dan menemukan buktinya. Abraham beralasan, modus kejahatan yang digunakan sangat canggih, bahkan tidak ada jejaknya.

Bgi KPK, tindakan korupsi di Jawa Timur itu masuk kategori kelas berat, karena dilakukan dengan rapi dan tak meninggalkan jejak. Para pelaku sudah mengantisipasi adanya penelusuran KPK. [berbagai sumber)]