Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Jaksa Agung Basrief Arief menyebut pihaknya masih berpeluang memanggil Gubernur DKI non aktif Joko Widodo untuk diperiksa terkait kasus korupsi pengadaan bus TransJ.

Namun, menurut dia sejauh ini kalau nama Jokowi belum masuk dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP).

Selasa, 24/06/2014

"Saya katakan, kalau sepanjang di dalam BAP itu ada yang mendukung keterkaitannya (Jokowi), kita akan lakukan (pemanggilan). Jadi, tidak ujug-ujug langsung kita lakukan pemanggilan. Sesuai dengan nanti yang disampaikan pada BAP," kata Basrief Arief di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/6/2014).

Basrief menegaskan kalau hingga saat ini nama mantan Walikota Solo itu belum ada dalam BAP. Dia pun meyakinkan kalau tim penyidik sudah bekerja maksimal terkait kasus ini dan berharap agar publik memahaminya menyesuaikan prosedur hukum yang ada.

"Mungkin belum sampai itu, kita harus memanggil yang bersangkutan. Tapi, itu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam BAP. Kalau BAP tidak menyebutkan lalu kenapa harus dipanggil?,"katanya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan kalau tim penyidik sejauh ini sudah memeriksa tiga saksi dari pihak swasta, yakni marketing, pengembang serta Dinas Perhubungan DKI. Menurutnya, tim penyidik masih terus mendalami kasus ini. Begitupun terkait pihak yang sudah menjadi tersangka, kata dia akan terus dievaluasi keterkaitannya dalam kasus ini.

"Tersangka yang sudah ditetapkan terus kita evaluasi. Ini juga masih terus dilakukan pengembangan. Kalau ada siapapun akan dipanggil," sebutnya.

Disinggung, transkrip dugaan antara dirinya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dia sekali lagi menepisnya. Menurutnya, beredarnya teks transkripan soal kasus TransJ itu adalah fitnah. Dia berharap di tengah proses politik kampanye Pilpres ini jangan sampai muncul saling fitnah.

"Jadi kalau tidak ada pembicaraan saya dengan Bu Mega lalu itu apa? Iya betul kan? Berarti kan ini fitnah terhadap saya. Negeri ini akan dibawa kemana? Apakah negeri ini mau kita jadikan lautan fitnah?" ujarnya. (dtk)