Anggota Pansus LKPJ Walikota Kediri Yudi Ayubchan mengatakan, selain perencanaan yang kurang matang, tingginya Silpa juga dipengaruhi seringnya agenda mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Karena sering terjadi mutasi, program yang sudah disusun tidak bisa berjalan dengan optimal.
“Saat pejabat menyusun program, begitu mau dilaksanakan dipindah. Akhirnya tidak bisa terserap. Hal tersebut merupakan faktor utama dari tinggi jumlah Silpa tahun 2013,” ujarnya.
Ketua fraksi Demokrat DPRD Kota Kediri ini juga mengatakan, salah satu satuan kerja (satker) penghabis yang tidak bisa menyerap habis APBD tahun 2012 diantaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU). Banyak proyek bernilai milyaran di Dinas PU yang tak terserap
Mbah Jenggot, begitu sapaan akrab Yudi Ayubchan mencontohkan, perencanaan alokasi tiga megaproyek senilai Rp 88 milyar tanpa dilakukan kajian yang mendalam, juga mempengaruhi tingginya Silpa 2013 ini. Jika terlebih dilakukan kajian, ia yakin tidak akan terjadi persoalan tersebut
Selain itu, seperti di pos Dinas Pekerjaan Umum (PU), tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp 103 milyar. Namun hanya mampu terealisasi sebesar Rp 38 milyar atau hanya sekitar 34 persen.
Untuk itu, pihaknya merekomendasikan agar nantinya penggunaan anggaran dalam pembelanjaannya lebih efektif dan efisien. Sedangkan dari segi pengawasannya perlu lebih ditingkatkan. “Kami berharap, kedepan Pemkot lebih jeli lagi, terutama saat pengusulan anggaran dalam pembahasan APBD,” harapnya.
Untuk diketahui, sesuai catatan, selama tiga tahun terakhir dalam kepemimpinan Walikota Samsul Ashar, Silpa cenderung mengalami kenaikan. Tahun 2011, Silpa Rp 90 milyar, tahun 2012 sebesar 119 milyar dan hingga berakhirnya masa jabatan Walikota Samsul Ashar, Silpa tembus Rp 226 milyar lebih. (beritajatim)