Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta: Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencopot M Nuh dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Jum'at, 19 April 2013

Pasalnya Nuh dianggap tidak becus dalam menyelenggarakan pendidikan, khususnya melalui Ujian Nasional (UN) yang sempat tidak terlaksana secara serempak awal pekan ini.

"Nuh dan jajarannya tidak siap dalam pelaksanaan UN. Akibatnya 11 provinsi menunda pelaksanaan UN," kata Ketua Umum IPM Fida Afif di Jakarta, Kamis (18/4).

Selain itu, Fida mendesak agar pemerintah bisa transparan terhadap penyaluran anggaran untuk UN yang mencapai Rp600 miliar. Anggaran tersebut katanya lagi terus membengkak tiap tahunnya.

"Dilihat dari sudut pandang manapun, UN hanya sekedar proyek pemerintah untuk memainkan anggaran. Karena nyatanya UN belum terbukti hingga kini bisa menjadikan mutu pendidikan bangsa meningkat dan menjamin mental serta karakter individu menjadi baik," tutur Fida.

Untuk itu, esok (19/4) rencananya anggota IPM wilayah Jakarta akan melakukan aksi di depan Kemendikbud usai melakukan ibadah salat Jumat. "Kami juga menuntut agar pemerintah menghapus UN," pungkas Fida.

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan yang sederajat kembali tertunda untuk kedua kalinya. Semula, ujian dijadwalkan Senin (15/4) lalu. Karena pencetakan soal terlambat, ujian ditunda menjadi Kamis (18/4) hari ini.

Rupanya, pelaksanaan ujian hari ini pun tidak mulus. Dari 11 provinsi yang seharusnya menggelar ujian hari ini masih ada beberapa provinsi yang menunda ujian. Kemungkinan ujian dilakukan Senin (22/4) depan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh diminta mundur dan tak perlu mencari kambing hitam.

"Untuk itu sebaiknya mengundurkan diri dan tidak perlu mencari kambing hitam. Saya selaku wakil rakyat asal NTT sangat kecewa atas penundaan yang kedua kali ini," kata Saleh Husin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/4).

Menurut politikus Partai Hanura itu, pelaksanaan UN di Nusa Tenggara Timur tertunda kedua kali. Soal UN belum tiba. Saleh menyayangkan karena Mendikbud justru mencari alasan. "Ini sangat amburadul manajemen pelaksanaan, pencetakan dan distribusinya. Hebatnya lagi Mendikbud justru mencari alasan tertunda," jelasnya.

Bagi Saleh, kejadian ini sangat memalukan. Ia mempertanyakan mengapa M Nuh tidak mau disalahkan. "Sudah pasti mental dan psikologis anak-anak kita sangat drop. Nah bagaimana mereka nanti dapat mengerjakan ujian dengan baik," kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura ini.

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan sejumlah organisasi guru yang tergabung dalam Koalisi Pendidikan menilai pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat tahun ini gagal. Selain ditemukan banyak kecurangan, kegagalan UN kali ini ditunjukan oleh ketidaksiapan panitia pelaksana.

Dalam konferensi pers di kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (18/4) hari ini, Koalisi Pendidikan mengaku telah menerima banyak laporan tentang kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan UN.

Bentuk kecurangan, antara lain, beredarnya bocoran jawaban soal-soal UN, baik yang berasal dari sindikat penjualan kunci jawaban yang memperjual-belikannya dengan harga beragam maupun dari oknum sekolah sendiri. Kunci-kunci jawaban itu beredar hampir di seluruh wilayah di Indonesia, mulai dari sekolah biasa hingga sekolah-sekolah favorit.

Ketidaksiapan panitia pelaksana juga menjadi faktor utama kegagalan UN tahun ini. UN tidak berlangsung secara serentak akibat adanya keterlambatan penditribusian soal ke sejumlah daerah.

Seperti dituturkan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti, Koalisi Pendidikan dan sejumlah organisasi guru juga mencatat adanya dampak buruk dari pelaksanaan UN. Di antaranya tidak sedikit siswa yang stres karena takut gagal. (metrotvnews)