Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Keterlambatan pendistribusian naskah soal ujian nasional (UN) 2013 ini berakibat pada penundaan UN di beberapa wilayah.

Menyoroti hal ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta BPK RI melakukan audit terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta percetakan yang terlibat.

Senin, 15 April 2013

Peneliti ICW, Febri Hendri, mengatakan bahwa masyarakat berhak tahu penyebab keterlambatan secara mendetail. Apabila masalah berada di percetakan seperti yang dijelaskan pihak kementerian, maka masalah tender percetakan patut dikaji ulang.

"Harus ditelusuri apakah karena kelalaian ataukah kesengajaan yang berindikasi korupsi?" kata Febri saat dihubungi, Minggu (14/4/2013).

Febri menambahkan bahwa keterlambatan distribusi soal UN tahun ini bukan pada teknis distribusi. Pasalnya, tidak ada faktor krusial, seperti cuaca dan lainnya yang dapat menghambat penyaluran soal tersebut. Dari sini, muncul dugaan bahwa ada keterlambatan pencetakan soal ujian oleh percetakan.

"Ini perlu diaudit mengingat total anggaran untuk pencetakan dan distribusi soal adalah sebesar Rp 94,9 miliar," jelasnya.

Audit dapat dimulai dari aspek kewajaran visitasi perusahaan pemenang lelang. Hal ini tentu berhubungan dengan prosedur visitasi panitia tender yang berasal dari Kemdikbud sehingga dapat memenangkan perusahaan tersebut.

"Seperti yang terjadi saat ini, visitasinya bagaimana? Jika ternyata percetakan tersebut tidak memenuhi syarat, maka perlu diselidiki mengapa perusahaan tersebut bisa lolos," ujar Febri. "Apakah ada titipan atau suap dalam penetapan pemenangan lelang?" imbuhnya.

Selain perusahaan pemenang lelang pengadaan dan distribusi soal UN 2013, pejabat Kemdikbud terkait UN juga perlu diperiksa. Pasalnya, penentuan pemenang lelang percetakan ini tidak lepas dari campur tangan para petinggi di kementerian.

"Harus diaudit dengan jelas. Jika hasil audit menemukan adanya indikasi korupsi, maka BPK RI harus melapor ke penegak hukum dan diberi sanksi," tandasnya.

Adapun nama percetakan yang terlibat pada UN 2013 kali ini adalah PT Temprina Media Grafika, PT Belabat Dedikasi Prima, PT Pura Barutama, PT Ghalia Indonesia Printing, PT Jasuindo Tiga Perkasa, dan PT Karya Wira Utama. Dari enam nama ini, PT Ghalia Indonesia Printing yang bertempat di Bogor mengalami kendala teknis sehingga 11 provinsi harus mengalami penundaan penerimaan soal.

Penyelenggaraan ujian nasional (UN) jenjang pendidikan menengah yang seharusnya dimulai Senin (15/4/2013) di sejumlah provinsi daerah terpaksa ditunda. Keputusan menunda pelaksanaan UN SMA/SMALB/SMK/Paket C tersebut sudah disampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ke daerah.

11 provinsi yang pelaksanaan UN-nya pada Senin besok ditunda yakni di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulsel, Gorontalo

Penundaan UN SMA sederajat di sejumlah provinsi tersebut akibat naskah soal UN yang belum juga sampai di daerah. Kemendikbud pun telah menyampaikan penundaan  pelaksanaan UN ke daerah-daerah.

Khairil A Notodiputro, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud, melalaui pesan BBM di Jakarta, Minggu (14/3/2013), penundaan dilaksanakan di 11 provinsi.

Adapun di Jawa dan Sumatera UN SMA sederajat tetap dimulai Senin (hari ini). Khairil mengatakan UN mata pelajaran hari pertama  Senin digeser ke Jumat; UN mata pelajaran hari kedua digeser dari Selasa ke Senin minggu berikutnya.

"Jam pelaksanaan tetap dan untuk mata pelajaran hari ketiga dan keempat tetap tidak ada pergeseran jadwal," ujar Khairil.

Adapun 11 provinsi yang pelaksanaan UN-nya pada Senin besok ditunda yakni di Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. (sumber: kompas.com)