Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (Laskar Gerindra), organisasi resmi Partai Gerindra, akan mengajukan gugatan citizen law suit agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membatalkan pembangunan gedung baru. Menurut Ketua DPP Gerindra Bidang Advokasi Habiburokhman, gugatan akan didaftarkan ke panitera perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 4 April 2011.

"Gugatan kami tujukan kepada DPR, cq Ketua DPR, Ketua BURT," kata Habib saat jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu, 3 April 2011.

Seperti diketahui, Ketua DPR dan Ketua BURT dijabat oleh Marzuki Alie. "Ironisnya, Ketua DPR Marzuki Alie justru bersikap tidak bijak dalam merespons penolakan pembangunan gedung baru DPR. Dia malah memposisikan diri sebagai pihak yang didzolimi," ujar Habib.

"Seharusnya, Marzuki Alie sadar bahwa penolakan pembangunan gedung baru DPR tersebut memang aspirasi sebagian besar rakyat."

Habib mengungkapkan, Gerindra akan mengumpulkan tanda tangan para wakil aksi-kelas dari 33 provinsi pada 4-15 April 2011. "Seorang warga DKI bernama Adi Partogi Singal Simbolon akan menjadi koordinator wakil kelas," ucapnya.

Menurut Habib, dasar pengajuan gugatan pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. "Pembangunan gedung baru mengabaikan azaz kepantasan dan pengabaian azaz efektivitas dapat dikategorikan sebuah perbuatan melawan hukum," kata dia.

"Tuntutan utama dalam gugatan ini adalah agar DPR membatalkan pembangunan gedung baru. Sementara itu, tuntutan provisinya adalah agar selama gugatan ini disidangkan, pembangunan gedung baru DPR tersebut ditunda," tuturnya.

Pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menghabiskan anggaran lebih dari Rp1 triliun terus menuai kecaman. Kinerja DPR yang masih buruk dan kondisi masyarakat Indonesia yang masih banyak hidup miskin menjadi alasan penolakan pembangunan.

Pengamat politik Adhie Massardi mengatakan pembangunan gedung baru tidak sejalan dengan kinerja anggota DPR yang buruk.

"Sampai hari ini anggota DPR mulai dari 2004 sampai sekarang belum banyak menghasilkan sesuatu untuk Indonesia," kata Adhie, dalam sebuah diskusi di Doekoen Coffee, Jakarta, Minggu, 3 April 2011.

DPR dinilai Adhie Massardi gagal membuat undang-undang yang berpihak kepada rakyat. "Kalau DPR benar-benar bekerja, tolong tunjukkan UU mana yang benar-benar berpihak pada rakyat," ujar Adhie yang juga Koordinator Gerakan Indonesia Bersih.

Kritikan keras juga dilontarkan aktor Pong Harjatmo, yang sebelumnya mengkritik DPR melalui tulisan "Jujur, Adil, Tegas" di atap gedung kura-kura di komplek gedung parlemen. Pong menyesalkan adanya pembangunan gedung baru DPR, sedangkan fasilitas umum untuk rakyat miskin masih kurang, bahkan yang ada pun dalam keadaan memprihatinkan.

"Gedung baru boleh saja, jika gedung sekolah sudah bagus, sarana dan prasarana sudah oke, kesejahteraan rakyat sudah terpenuhi dengan baik," kata Pong.

Pong pun menyesalkan mekanisme pengadaan anggaran oleh pemerintah, sehingga fasilitas umum seperti sekolah menjadi terbengkalai. Di sisi lain, pembangunan gedung DPR senilai triliunan rupiah seakan mudah diloloskan.

"Pemerintah tak fokus. Fokusnya hanya pada pemerintahan, golongan, dan partainya," ucap Pong. (art/VIVAnews)