Berjalan lebih dari setahun, drama kasus Bibit-Chandra akhirnya Senin (25/10) menuju titik akhir. Kejaksaan memilih opsi pengesampingan (deponering) perkara ini. Dengan diambilnya keputusan deponeering ini, dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, kini secara legal nasibnya terkatung-katung.

Seluruh keperkasaan dan kewibawaan hukum Republik Indonesia mulai hari ini harus memaklumatkan kepada dunia bahwa hukum telah mati. Mati karena dipaksa bersujud dan menyembah kepada superman mahaperkasa bernama Gayus Tambunan.

Kediri - Megaproyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran II Kediri yang berada di atas eks tanah kas Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri terancam mangkrak. Pasalnya, DPRD setempat menghentikan pendanaannya.

"Isu yang berkembang proyek tersebut (Gambiran II Kediri, red) tersandung masalah hukum. Akhirnya dalam pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) kemarin, DPRD merekomendasikan agar pendanaannya dihentikan, sambil menunggu laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri Hadi Sucipto, Kamis (10/2/2011)

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjelaskan, tahun ini, sebenarnya tahun ketiga proses pembangunan RSUD Gambiran II. Proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) tersebut diperuntukan bagi masyarakat penerima dampak asap rokok

Proyek RSUD Gambiran II Kediri akan dikerjakan secara multy years selama tiga tahun (2009-2012). Untuk menyelesaikannya, Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri membutuhkan anggaran sebesar Rp 234 milliar. Saat ini proyek sudah dikerjakan 50 persen.

Pada tahun pertama, Pemkot Kediri menganggarkan dana sebesar Rp 18,7 milliar untuk proses pembebasan lahan. Tahun kedua sebesar Rp 63 milliar. Terdiri dari Rp 41 dana dari BHC dan sisanya Rp 22 milliar dari APBD Kota Kediri.

Bahkan, awal tahun ini kalangan DPRD sudah menyetujui besaran dana yang diminta Pemkot Kediri sebesar Rp 39 milliar. Tetapi, kata Hadi, dana itu masih utuh. "Ini adalah sebuah konskuensi, jika proyek yang dikerjakan tersandung masalah hukum. Maka dana harus dihentikan," kata Hadi.

Masih kata Hadi, proyek pembangunan RSUD Gambiran II Kediri baru dapat dilanjutkan setelah laporan BKP menyatakan bahwa proyek tersebut tidak ada masalah. Namun, Hadi, enggan menjelasakan isu masalah hukum yang dimaksudnya.

Berdasarkan pemberitaan beritajatim.com sebelumnya, proyek pembangunan RSUD Gambiran II Kediri memang menjadi sorotan berbagai kalangan, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

LSM mempermasalahkan proses perijinan prinsip yang belum selesai, proses pengerjaan yang tidak melibatkan tim idependent, dan penempatan lokasi bangunan di daerah tidak jauh dari Saluran Udara Tegangan Ektra Tinggi (SUTET) yang berdampak pada gangguan kesehatan.[nng/ted](beritajatim.com)

Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi