Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Petisi 28 mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  agar segera menyelidiki  kebenaran berita dua media Australia, soal dugaan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyalahgunakan kekuasaan. Desakan itu disampaikan saat petisi itu berunjuk rasa di depan kantor komisi itu di Jakarta Pusat.

Sebagaimana luas diberitakan bahwa pemberitaan dua media di Australia  itu bersumber dari kawat diplomatik kedutaan Amerika Serikat di Jakarta yang dibocorkan Wikileaks.

"KPK harus keluar dari comfort zone-nya dan tidak terperangkap dengan politik pencitraan," kata aktifis petisi 28, Haris Rusli Moti di gedung KPK, 14 Maret 2011. Pemberitaan Wikileaks, katanya, dapat menjadi dasar bagi KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap sejumlah kasus yang disebutkan dalam laporan itu.

Sejumlah kasus itu antara lain kasus korupsi dalam proyek infrastruktur yang diduga melibatkan Ketua MPR Taufiq Kiemas dan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Mereka yang disebut dalam pemberitaan itu juga harus melakukan klarifikasi dan pembuktian terbalik.  Agar publik benar-benar percaya bahwa berita-berita itu memang sampah.

Petisi 28 menuangkan tuntutannya dalam 3 point berikut ini.

1. Mendesak KPK untuk mengambil inisiatif penyelidikan awal atas skandal-skandal pada pihak-pihak yang diduga telah melakukan kejahatan korupsi, gratifikasi dan suap menyuap

2. Mendorong pihak yang tersebut namanya untuk membuktikan secara terbalik bahwa dugaan tersebut adalah tidak benar, dengan cara memberikan fakta terkait

3. Khusus mengenai dugaan korupsi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga agar dilakukan verifikasi dan ricek terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terkait asal usul dan jumlah kekayaan tersebut.

Hari ini, di Istana Bogor, sebelum rapat kabinet, Presiden SBY menjelaskan soal berita dua media di Australia itu. Berikut kutipan pernyataan Presiden SBY seputar kasus ini.

"Siapa yang main tuduh main lapor, main hakim di dalam media massa, di dalam diplomasi, yang sungguh merugikan nama baik seseorang, yang boleh disebut sebagai character assasination. Tapi biarlah akan saya selesaikan dengan baik. Dengan tetap mengutamakan situasi di negeri ini untuk tetap kita menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan bisa dipertanggungjawabkan. Percayalah saya apa yang saya lakukan saya akan tetap menjaga integritas tugas saya sebagai pemimpin negeri ini."

Sejumlah pejabat dan mantan pejabat yang disebut namanya dalam dua media itu juga ramai-ramai membantah keras. Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, menegaskan bahwa martabat negara ini benar-benar dipertaruhkan oleh tuduhan itu. "Itu kami sesalkan, terutama yang dikatakan Ibu Negara broker. Itu luar biasa menghina," kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 11 Maret 2011. (baca selengkapny bantahan Sudi Silalahi di sini)

Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha dan menyebut informasi itu adalah informasi sampah. (VIVAnews)