Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta:Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya tak sekedar menebar isu mengenai adanya rencana kudeta. Lebih baik, jika SBY punya data valid, Presiden memerintahkan tindakan hukum tegas terhadap mereka yang diduga berencana menggulingkan pemerintahan.

Rabu, 20 Maret 2013

Isu Kudeta

"Kalau tak berani, berarti isu itu pepesan kosong," ujar Din saat berkunjung ke SD Muhammadiyah 3 Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Selasa, 19 Maret 2013.

Din menganggap isu kudeta bukan hal serius. Dia berpendapat isu itu diungkapkan oleh Presiden SBY sekedar sebagai bentuk perasaan terancam. "Rakyat pasti tak peduli dengan isu ini," kata Din.

Dia malah balik mengkritik Presiden SBY. Din menilai sikap Presiden SBY ini mengulangi pernyataan-pernyataan sebelumnya yang kerap menyatakan dalam posisi terancam. "Itu psikologi ingin dikasihani, merasa tertindas, pemimpin jangan suka mengeluh," ujar dia.

Din mengaku tak mempermasalahkan sikap istana yang tidak mengundang perwakilan Muhammadiyah dalam rapat koordinasi dengan berbagai ormas menyikapi isu kudeta. Kata dia Muhammadiyah punya sikap tegas dalam posisi di depan negara. "Kami loyal sekaligus kritis," ujar Din yang selama seharian ini berkeliling ke sejumlah lembaga pendidikan muhammadiyah, mulai kampus hingga sekolah, di Yogyakarta.

Sebelumnya, Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Ari Dwipayana menyatakan isu pelengseran Presiden bisa merusak demokrasi itu sendiri. Menurut Ari, isu pelengseran Presiden itu harusnya tidak perlu dicetuskan baik oleh pemerintah maupun oposisi karena akan menimbulkan konteks politik yang buruk. “Itu bisa merusak proses demokrasi itu sendiri,” ujar Ari, Ahad, 4 Maret 2012.

Ari mengatakan pergantian Presiden sudah memiliki aturan dalam konstitusi secara jelas dan disepakati semua pihak. Isu pelengseran itu disebut Ari justru hanya akan memunculkan model baru pergantian kekuasaan di Indonesia. Model baru itu disebut Ari adalah dengan menggerakkan kekuatan massa untuk melengserkan presiden atau pemerintahan. “Dan itu menjadi masalah besar dalam proses demokratisasi,” kata Ari.

Menurut Ari, proses pergantian presiden sudah jelas harus dilakukan melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali sesuai dengan konstitusi. Karena itu, Ari mengatakan ihwal pelengseran presiden tidak perlu diumbar ke masyarakat. Jika pemerintah atau oposisi memiliki masalah terhadap suatu hal, Ari menilai permasalahan itu diserahkan saja kepada publik untuk menilai.  “Biar masyarakat menilai dan hukumannya akan terlihat dalam pemilu yang akan dilaksakan,” Ari menuturkan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan ada gerakan-gerakan yang akan menggulingkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Gerakan itu dikatakan Djoko memanfaatkan keputusan pemerintahan menaikkan harga bahan bakar minyak sebagai isu.

Djoko menyatakan informasi itu didapatkan pemerintah berdasarkan laporan dari pihak intelijen. Namun Djoko sendiri enggan untuk menjelaskan informasi intelijen tersebut lebih detail.

Isu pelengseran pemerintahan SBY itu juga bukan kali ini saja terjadi. Beberapa waktu sebelumnya isu pelengseran SBY juga muncul dari beberapa pihak yang kecewa dengan kinerja pemerintahan SBY-Boediono saat ini. 

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi berharap isu menggulingkan pemerintah yang sah pada 25 Maret nanti tidak benar-benar terjadi. Ia mengaku heran dan kurang paham alasan adanya isu kudeta tersebut. Menurut dia, saat ini Indonesia dalam kondisi yang stabil. Karena itu, ia meminta semua pihak yang bermaksut melakukan kudeta untuk bersabar dan menyalurkannya dalam pemilu. "Mbok sabarlah. Ikut pemilu ajalah," ujarnya, Selasa, 19 Maret 2013.

Mengenai alasan kudeta yang dikaitkan dengan maraknya kasus korupsi, menurut Sudi, itu kurang pada tempatnya. Alasannya, saat ini pemerintah tengah berupaya memberantas korupsi dan menindak tegas para pelakunya. "Yang korupsi, kalau terbukti, masuk penjara. Tidak peduli siapa pun."

Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman mengatakan tidak ada kudeta bersenjata pada 25 Maret nanti. "Kalau kudeta bersenjata, saya rasa tidak ada," katanya. Yang ada, ia menambahkan, adalah aksi unjuk rasa. "Tuntutannya adalah menurunkan presiden," katanya.

Meski mengusung tuntutan meminta presiden mundur, aksi yang digagas Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) tersebut tidak akan berbeda dengan unjuk rasa biasa. Ia memastikan tidak akan ada aksi menggulingkan pemerintah yang sah dalam unjuk rasa itu. "Tapi insya Allah semua terkendali," kata dia.

Sebelumnya, isu kudeta sudah kerap diembuskan pada 2011 dan 2012 lalu. Semuanya tidak pernah terjadi. (tempo)