Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan Fraksi Gerindra akan segera mencopot Pius Lustrilanang dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pius yang menjabat sebagai wakil ketua BURT dianggap menyuarakan kepentingan pribadinya dalam mendukung pembangunan gedung baru DPR yang anggarannya mencapai Rp1,16 triliun itu.

"Selama ini dia menyuarakan kepentingan pribadi dan tidak sejalan dengan kepentingan partai soal gedung baru," kata Fadli Zon saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Rabu, 30 Maret 2011.

Gerindra, menurut Fadli Zon, sejak awal menolak keras pembangunan gedung baru itu. Anggaran pembangunan gedung dinilai terlalu membenam uang negara. Fadli mempertanyakan kepentingan siapa yang diperjuangkan Pius, sehingga berkukuh memperjuangkan pembangunan gedung baru. Padahal sikap menolak Gerindra itu sudah disampaikan sejak awal kepada kader-kadernya di DPR.

"Pius juga sudah mengetahui sikap ini, termasuk dalam koordinasi yang lalu. Entah siapa di baliknya," tanya Fadli. Karena itu, Gerindra pun akan melakukan investigasi untuk mencari tahu motif Pius memperjuangkan pembangunan gedung baru DPR. Gerindra pun kemudian mempersilakan apabila ada pihak yang akan memberikan laporan atau informasi soal ini.

Saat dihubungi VIVAnews, Pius Lustrilanang, membantah memperjuangkan kepentingan pribadi di Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat. Pius menegaskan bahwa pernyataannya soal pembangunan gedung sudah diambil dan disepakati semua fraksi selaku Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga.

"Saya menyampaikan sikap DPR," kata mantan aktivis yang pernah diculik di masa Orde Baru itu.

Sementara, sikap partai atau fraksi Gerindra, tentunya disampaikan pimpinan fraksi. Dan Pius mengaku, sebagai anggota fraksi Gerindra sudah berupaya agar fraksinya bisa menyampaikan sikap terbuka menolak pembangunan gedung baru yang bernilai lebih dari Rp1 triliun itu.

"Kapan itu? Ketika saya membuat inisiatif menggelar rapat konsultasi BURT, pimpinan DPR dan pimpinan fraksi," katanya. Di dalam forum itu, Fraksi Gerindra menyampaikan sikap menolak pembangunan gedung.

Dan Pius pun mengaku belum menerima surat pemberhentian dari posisinya di BURT. Pius pada hari Rabu ini tetap berkantor seperti biasa.

Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan bahwa belum ada surat pemberitahuan dari Fraksi Gerindra bahwa Pius ditarik dari BURT. Marzuki justru mempertanyakan pernyataan Gerindra seperti yang disampaikan Fadli Zon karena menurut mantan Sekretaris Jenderal DPR itu, politisi Gerindra di BURT tak pernah bersuara menolak pembangunan gedung.

Dan sampai hari Rabu, kata Marzuki, juga tak ada surat dari Fraksi atau Partai Gerindra yang meminta para politisi yang duduk di BURT diberhentikan. "Kalau memang konsisten, wakilnya di BURT dipecat, baru angkat jempol saya. Tapi itu nggak ada," kata Marzuki.

Marzuki sendiri lebih jauh menyesalkan suara-suara sumbang penolakan pembangunan gedung. Pembangunan gedung baru DPR, kata Marzuki, adalah kebijakan DPR yang diputuskan melalui rapat paripurna saat membahas rencana strategis pada 29 Juli 2010. Salah satu isi Renstra DPR 2010-2011 itu adalah pembangunan gedung baru.

"Jadi, dalam hal keputusan pembangunan gedung DPR, bukan keputusan Maruzki Alie, tapi keputusan rapat. Pembangunan gedung baru telah melalui proses panjang di Badan Urusan Rumah Tangga," kata Marzuki.

"Hasil keputusan BURT telah disosialisasikan kepada fraksi-fraksi dalam forum konsultasi. Saya, selaku Ketua DPR, tidak mungkin membatalkannya, karena pembatalan harus dilaksanakan melalui forum yang legal. Forum yang legal tersebut yang di atasnya," kata Marzuki. Forum yang dimaksud adalah rapat paripurna DPR.

Karena itu, kata Marzuki, "Permintaan yang tidak prosedural agar Ketua DPR membatalkan pembangunan gedung baru merupakan permainan politik yang membodohi publik karena mereka tahu Ketua DPR tidak mungkin membatalkan pembangunan gedung tanpa perintah dari rapat di DPR."

Sejumlah fraksi di Senayan menolak keras pembangunan gedung baru itu. Sebab anggarannya terlalu besar dan tidak mendesak untuk dibangun. Sejumlah fraksi yang menolak itu antara lain Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan.

"Pimpinan Fraksi dan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan pernah mengingatkan kepada anggota fraksi PDI Perjuangan, untuk tunda dulu pembangunan gedung DPR, revisi ulang perencanaan pembangunan gedung agar lebih efisien," ujar Tjahjo Kumolo dalam pesan tertulis kepada wartawan, Selasa 8 Maret 2011.

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat  dan tokoh juga menolak keras pembangunan gedung baru yang mewah itu, sebab tidak ada urgensinya. Anggota dewan, kata Jusuf Kalla, tidak perlu memiliki banyak staf ahli, sebab tidak semua anggota dewan menjalankan fungsi legislasi.

Staf ahli dibanyak negara, lanjutnya, berkantor di luar dan bukan di dalam gedung DPR. Itu sebabnya, Kalla mendesak agar pembangunan gedung itu ditunda. Kalla meminta anggota dewan mencontoh Presiden dan Wakil Presiden. "Kantor mereka sederhana tapi pekerjaan tetap jalan," katanya, di Jakarta, Rabu 30 Maret 2011. (VIVAnews)