SBY mengatakan, hal pertama yang dilakukan adalah operasi terpadu tanggap darurat. Meskipun sedang dilakukan, kata SBY intensitasnya akan ditingkatkan guna mencegah semakin meluasnya kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan tersebut.

"Pemadaman api dan asap, perawatan kesehatan, dan penegakan hukum harus berjalan secara simultan. Masing-masing diorganisir dalam satuan tugas, dimpimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsur Maarif," kata SBY dalam video conference.

Rapat koordinasi ini dipimpin oleh SBY dari Polda Jawa Tengah. Sedangkan wakilnya Boediono berada di Tribrata Mabes Polri. Kemudian Pemerintahan Provinsi Riau dan Sumatera Barat serta kepala daerah lainnya berada di Polda masing-masing.

Sebagai komandan, lanjut SBY, Jenderal TNI membantu penuh penanganan atau teknis di lapangan. Untuk satuan tugas pemadaman api akan dipimpin oleh Komandan Komando Resort Militer.

"TNI juga akan menambah kekuatan dengan satu brigade, satu batalion Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Dengan demikian, jumlahnya cukup untuk melakukan pemadaman api," kata SBY.

Sementara itu, untuk satuan tugas pelayanan dan perawatan akan ditunjuk pejabat senior dari instansi kesehatan daerah, akan dipimpin oleh Kapolda. Dalam acara tersebut, peningkatan operasi terpadu ini juga akan dilaksanakan selama tiga pekan.

"Anggaran (untuk bencana) sudah disiapkan, meskipun tidak hanya untuk Riau," kata SBY.

Salahkan masyarakat Riau

Dalam rapat kali ini SBY juga menyalahkan masyarakat Riau. "Kasus ini kembali terjadi. Di Riau lagi. Saya tahu, ini disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Sebagian saudara-saudara kita di Riau kembali melakukan pembakaran di ladang yang ada," kata SBY.

Dia tidak menyebut satu perusahaan yang mempunyai hak atas pengelolaan lahan di sana sebagai biang keladinya. "Tapi, biang keladinya adalah tindakan-tindakan pembakaran yang semestinya tidak dilakukan. Yang semestinya bisa dicegah."

SBY menyebut kondisi ini sudah krisis. Krisis asap. Dia berharap masalah ini bisa segera diatasi. Tapi dia sempat mengeluhkan, akibat asap pembakaran hutan ini, bisa menghabiskan uang negara ratusan miliar untuk operasional petugas. (

Polda Riau Tetapkan 39 Tersangka Pembakar Hutan

Kepolisian Daerah Riau menetapkan 39 tersangka pembakar hutan, Jumat 14 April 2014. Selain menetapkan puluhan orang, Polda juga menetapkan satu perusahaan sebagai tersangka.

"Kami masih terus memburu para pembakar hutan," kata Kapolda Riau Brigjen Polisi Condro Kirono.

Akibat pembakaran hutan dan lahan ini, seluruh wilayah Riau dipenuhi kabut asap. Bahkan wilayah lain juga terkena dampaknya. Aktivitas warga sangat terganggu. Sejumlah penerbangan tertunda.

Tersangka korporasi, yaitu PT National Sagu Prima dapat dijerat Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (viva)