Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta penyelesaian Ahmadiyah melalui dialog. Presiden meminta Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait mengumpulkan para tokoh agama, tokoh Ahmadiyah dan pegiat Hak Asasi Manusia duduk bersama membahas soal ini. "Ditugaskan kepada menteri terkait untuk mencari solusi," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar usai rapat di Istana Kepresidenan, Kamis (17/2)

Rapat yang digelar mendadak ini dihadiri Wakil Presiden Boediono, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Jaksa Agung Basrief Arief, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Rapat ini dilakukan selama hampir 3 jam, mulai pukul 16.00 WIB.

Patrialis mengatakan, dalam rapat itu pemerintah sedang membahas solusi terbaik atas sejumlah kasus kekerasan yang marak terjadi belakangan ini. "Ada persoalan Ahmadiyah, ada persoalan kekerasan. Jadi presiden tidak putus-putus memikirkan itu," kata politisi Partai Amanat Nasional ini.

Ditanya kemungkinan meminta Ahmadiyah menjadi agama baru, Patrialis mengatakan, perlu ada diskusi lagi soal itu. Sebenarnya, kata dia, sudah ada aturan dalam 12 butir Surat Keputusan Bersama tiga menteri itu. Salah satu poin yang tidak berjalan adalah soal Ahmadiyah tidak boleh menyiarkan dan menyebarkan ajarannya. "Itu yang terjadi di Cikeusik itu," katanya. "Kalau saudara di Ahmadiyah memahami tidak menyebarkan ke umat Islam, selesai urusannya."

Soal ancaman makar yang disampaikan Front Pembela Islam, kata Patrialis, itu tak dibahas. Ancaman ini dilontarkan FPI jika Presiden membubarkan organisasi ini dan tak membubarkan Ahmadiyah. Patrialias menegaskan, pemerintah tidak bisa diturunkan. Secara ketatanegaraan, Pemerintah dijamin konstitusi selama lima tahun tidak bisa dijatuhkan di tengah jalan. "UUD memberikan jaminan 5 tahun kepada presiden. Kalau pemahaman ketatanegaraan kita baik, tutup pintu pemakzulan," katanya.

Sejumlah menteri membantah pertemuan itu membahas soal Ahmadiyah dan FPI. Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan pertemuan itu hanya ngobrol biasa. "Kita tidak bicara itu (Ahmadiyah). Ngobrol-ngobrol saja," ujarnya sambil buru-buru masuk ke mobilnya.

Saat ditanya apakah Presiden akan membubarkan FPI, Suryadharma mengatakan, belum ada pembahasan soal itu. Ketika ditanya sikapnya soal penyelesaian kasus Ahmadiyah, ia berujar, "Saya nggak mau comment."

Jaksa Agung Basrief Arief, usai rapat mengatakan, hari ini hanya rapat koordinasi biasa. Dia membantah pertemuan ini dilakukan secara mendadak. Ia juga enggan menjawab soal materi pembicaraan dalam rapat. "Tanya menterinya saja," ujarnya sambil buru-buru menuju mobil.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto juga enggan memberi keterangan soal materi pertemuan itu. "Nggak, Nggak," kata Djoko saat ditanya apakah pertemuan membahas kasus Ahmadiyah. (TEMPO Interaktif)

Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi