SKB Pemicu Kekerasan Ahmadiyah?

Jakarta - Kekerasan yang menimpa jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten harus menjadi titik tolak penyelesaian persoalan laten Ahmadiyah. Karena terbukti penyelesaian melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tidak efektif dan cenderung menjadi pemicu kekerasan.

SKB tiga menteri yang menelorkan 12 butir diteken pada 2008 lalu. Semula SKB ditujukan untuk meredam persoalan Ahmadiyah. Justru belakangan dari SKB itulah diduga kelompok yang berseteru merasa mendapat payung hukum kuat.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan pihaknya dalam pekan ini mengagendakan untuk melakukan evaluasi secara mendasar dan mendalam, termasuk tentang SKB tiga menteri.

"Evaluasi dilakukan mendasar karena menyangkut keyakinan, kepercayaan seseorang, sekelompok orang, agar tidak bertentangan dengan aturan perundangan yang ada," katanya usai memimpin rapat mendadak terkait penyerangan Ahmadiyah.

Djoko menegaskan evaluasi bertujuan agar keyakinan seseorang dapat diakomodasi tanpa bertentangan dengan UU sehingga tidak menganggu keamanan, ketertiban, dan kehidupan sosial lainnya.

Jika menilik isi SKB tiga menteri, beberapa hal memang cenderung memberi ruang diskriminasi terhadap jamaah Ahmadiyah. SKB tiga menteri tersebut justru memberi ruang kepada pihak lainnya untuk melakukan tindakan melawan hukum. Karena melalui SKB tersebut, justru vonis Ahmadiyah sebagai kelompok bersalah cukup kuat.

Coba simak salah satu poin SKB tiga menteri terkait Ahmadiyah. "Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 2005 tentang pencegahan penodaan agama,".

Di poin lainnya, SKB tiga menteri itu juga meminta Jamaah Ahmadiyah agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya.

"Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya, seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW"

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyebutkan agar wacana pencabutan SKB tiga menteri perlu kembali dibicarakan. "Karena SKB tidak dikenal dalam UU No 10 tahun 2004," cetusnya. Tjahjo menegaskan, setidaknya soal Ahmadiyah diatur dalam Peraturan Presiden yang diwadahi dalam UU Kerukunan Beragama.

Menurut dia, pembiaran terhadap tindak kekerasan dan kegagalan dalam melindungi warga negara merupakan kegagalan pemerintah menegakkan dan menjalankan konstitusi. "Itu adalah kegagalan negara dalam menegakkan konstitusi," tandas Tjahjo.

Sementara Sekjen DPP PKS Anis Matta menyebutkan terkait tindak kekerasan yang menimpa jamaah Ahmadiyah agar penegakan hukum ditegakkan secara konsisten. "Polisi harus mengambil tindakan, atas nama apapun kekerasan tidak bisa dibenarkan," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/2/2010).

Menurut Anis, kasus Ahmadiyah ini agar dibahas secara serius oleh Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Menurut dia, kekerasan yang menimpa Ahmadiyah telah terjadi berulang-ulang dan tidak terlihat pencegahan secara sistematis. "Kesan memelihara masalah akan muncul jika persoalan ini tidak segera diselesaikan," cetusnya.

Kasus kekerasan yang menimpa jamaah Ahmadiyah seharusnya secara sistematis dihentikan oleh pemerintah. Penegakan hukum yang tak pandang bulu menjadi kunci untuk meredam persoalan ini. [mdr](INILAH.COM)