Berjalan lebih dari setahun, drama kasus Bibit-Chandra akhirnya Senin (25/10) menuju titik akhir. Kejaksaan memilih opsi pengesampingan (deponering) perkara ini. Dengan diambilnya keputusan deponeering ini, dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, kini secara legal nasibnya terkatung-katung.

Seluruh keperkasaan dan kewibawaan hukum Republik Indonesia mulai hari ini harus memaklumatkan kepada dunia bahwa hukum telah mati. Mati karena dipaksa bersujud dan menyembah kepada superman mahaperkasa bernama Gayus Tambunan.

Terancam DiPTUN-kan

Kediri - Walikota Kediri Samsul Ashar mangkir dari panggilan kalangan DPRD setempat terkait masalah kebijakan mutasi besar-besaran kelimanya. Orang nomor satu di Kota Tahu itu justru pergi ke Kabupaten Malang bersama kalangan pejabat teras dalam agenda outbound.

Padahal, kata Ketua Komisi A DPRD Muhaimin, panggilan terhadap walikota Kediri, agenda permintaan penjelasan mutasi ratusan penjabat tersebut sangat penting. Dewan terpaksa menunda pemanggilan hingga hari Selasa (11/2/2011) mendatang.

"Meskipun agenda mutasi adalah hal pereogratif Walikota, harus sesuai dengan peraturan kepegawaian. Oleh karena itu, agenda pemanggilan ini sangat penting," kata Muhaimin, Jumat (4/2/2011).

Hal yang melatar belakang pemanggilan tersebut antara lain, banyak para pejabat yang kehilangan eselonnya, dan mereka merasa telah didzolimi oleh kebijakan walikota Kediri. Muhaimin mencontohkan, nama PNS Sudjatmiati jabatan sebelumnya Kasubag rumah tangga dan perlengkapan di sekretariatan DPRD dengan golongan III/c eselon IV/a dimutasi ke Sekretaris Kelurahan Mrican.

"Akibat mutasi tersebut, eselonnya turun menjadi IV/b. Kemudian, Lilik Adjizah yang sebelumnya menjabat kepala bidan ketenangaan di Dinas Pendidikan (Disdik) dengan golongan IV/a dan eselon III/b dimutasi menjadi fungsional Disdik. Jika jabatan fungsional, tidak ada eselonnya, jadi dia kehilangan eselon,” jelas Muhaimin.

Banyaknya pejabat yang merasa dimutasi tidak sesuai aturan, menurut politisi PKB, ini bisa menimbulkan sakit hati. Mereka mengancam akan menggugat ke peradilan tata usaha negara (PTUN). Bahkan, kata Muhaimin, berdasarkan informasi yang telah dia dapat, sedikitnya ada sekitar 24 pejabat yang mengaku akan menempuh jalur hukum.

Kondisi yang tidak kondusif inilah, dikatakan Muhaimin, yang akan diluruskan dewan. Komisi A akan meminta keterangan resmi terkait masalah tersebut kepada walikota. Dewan juga tidak ingin agenda tersebut diwakilkan. Sebab, walikota Kediri adalah seseorang yang paling bertanggung jawab.

Kepala Bagian Humas Pemkoty Kediri Tri Krisminarko mengaku belum mengetahui ada agenda hearing komisi A dengan walikota terkait mutasi.Tri juga enggan berkomentar. mengenai mutasi yang dianggap tidak sesuai aturan kepegawaian tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lingkungan Pemkot Kediri, agenda outbound tersebut dilakukan agar para pejabat setelah dilakukan mutasi. Agenda tersebut dijadikan sebagai sarana untuk menyatukan visi dan misi setelah mutasi.

Rombongan Pejabat Pemkot berangkat dari Balai Kota Kediri setelah jam kantor selesai. Sedangkan outbondnya baru dilakukan besok pagi di Malang. [air/nng](beritajatim.com)

Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi