Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Perombakan kabinet dinilai menjadi salah satu solusi. Memang, belakangan ini santer terdengar wacana perombakan kabinet. Isu reshuffle menguat seakan menjadi bola panas yang harus segera dikendalikan oleh Jokowi.

Analis Politik dari Poltracking Institute, Agung Baskoro, mengungkapkan bahwa perombakan kabinet menjadi salah satu rekomendasi solusi dari temuan survei evaluasi publik terhadap kinerja 6 bulan pemerintahan Jokowi-JK. Poltracking menggelar survei pada 23-31 Maret 2015 dan dipublikasikan di Jakarta pada 19 April 2015, lalu.

“Temuan dari survei kita, reshuffle hanya salah satu rekomendasi solusi atas evaluasi kerja semester 1 pemerintahan Jokowi-JK,” kata Agung, Rabu 22 April. Perombakan kabinet memang hanya satu dari setumpuk pekerjaan rumah yang ada. Menurut Agung, Jokowi perlu memastikan optimalisasi kerja para menteri di bidang ekonomi, hukum, dan keamanan. PR lainnya adalah membenahi komunikasi publik/elit yang lebih handal.

“Agar apa yang sudah dicapai oleh pemerintah diketahui publik, begitu juga, apa yang belum diraih, bisa dipahami kendalanya,” ujar jawara kontes The Next Leader yang digelar pada 2009 itu.

Bagaimana evaluasi publik terhadap kinerja Jokowi dan kabinetnya?  Temuan Poltracking, bila dibedah secara personal, baik kerja Jokowi maupun JK, tingkat kepuasan publik terhadap keduanya di bawah 50%. Hanya 47% responden yang mengaku puas terhadap kinerja Jokowi, sedangkan kepuasan terhadap JK hanya 44,8%.

Sejumlah isu yang menggerogoti kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK itu antara lain, di bidang ekonomi disebabkan oleh melambungnya harga bahan pokok, gas, listrik, serta naik-turunnya harga BBM. Sementara ketidakpuasan di bidang hukum disebabkan oleh praktik korupsi yang masih marak dan ketidakharmonisan antara KPK dan Polri terkait polemik kasus Budi Gunawan.

Tingginya ketidakpuasan di bidang keamanan disebabkan maraknya aksi begal dan perampokan akhir-akhir ini. Bidang pendidikan dan kesehatan mendapat penilaian sedikit moderat karena biaya pendidikan cenderung stabil, munculnya beragam beasiswa dari pemerintah, serta adanya perhatian terhadap kesejahteraan guru seperti program sertifikasi. Lantas, apa pendapat publik atas wacana reshuffle? “41.8 % publik setuju reshuffle,” kata Agung.

Namun demikian, Agung menggarisbawahi bahwa temuan dan rekomendasi itu apakah dijalankan atau tidak kembali kepada tergantung Jokowi. Artinya, perombakan besar atau kecil tergantung presiden sebagai pemilik hak preogatif. “Namun, masukan ini, harus segera ditindaklanjuti konkrit misalnya, dengan optimalisasi program 3 kartu sakti agar tepat sasaran, kepastian kebijakan harga BBM agar tak berimbas kepada naiknya kebutuhan pokok. Hal-hal ini menjadi penting untuk dituntaskan, karena masyarakat merasakan langsung dampaknya,” kata Agung.

Mantan Sekjen PDIP Pramono Anung mengakui adanya menteri dalam kabinet kerja Jokowi-JK performanya kurang optimal. Menurutnya, realitas itu tak dapat dipungkiri dari sejumlah indikator baik secara sosial, politik, maupun ekonomi. "Sekarang ini tidak bisa dipungkiri kalau kita lihat di beberapa sektor mengalami kendala, baik itu secara sosial, politik, ekonomi. Hal itu nampak," kata Pram.

Mantan Sekjen PDIP yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, berpandangan bahwa enam bulan jalannya pemerintahan belum cukup dijadikan ukuran sebuah evaluasi yang berujung perombakan kabinet. Menurutnya, setiap bulan Jokowi sudah melakukan evaluasi terhadap semua menterinya. "Setiap rapat kabinet beliau selalu memaparkan, ini lho seluruh media menteri A begini, menteri B begini, bahwa momentumnya tidak tepat dilihat publik bagaimana," ujarnya.

Tjahjo mengungkapkan, pemberitaan media juga menjadi salah satu cara Jokowi mengamati kinerja menteri. Baik Pramono maupun Tjahjo mengembalikan kepada Jokowi apakah melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat ini atau mempertahankan komposisi yang ada. Pramono menggarisbawahi, dia yakin bahwa Jokowi membaca hasil survei terkait performa para menterinya.

Isu reshuffle kabinet yang memanas belakangan ini rupanya menimbulkan keresahan anggota koalisi pendukung pemerintah.  Ketua DPP Hanura, Miryam S Haryani, mengingatkan Jokowi agar berhati-hati dan mewaspadai adanya calon penumpang baru yang masuk melalui reshuffle. Menurut Miryam, reshuffle dengan memasukkan partai lain di luar KIH saat ini untuk mengisi pos menteri, bukan jalan keluar yang baik. Ibarat sebuah kapal, kata Miryam, kapal Jokowi-JK belum sampai tujuan. Tetapi baru saja berlayar. Sehingga, setiap awak kapal masih perlu beradaptasi dengan teknologi yang ada untuk menjalankan kapal dengan baik.

"Jangan karena ketemu awak kapal yang menjanjikan kemampuan yang masih belum jelas juga seperti apa kemampuannya, tiba-tiba awak kapal yang lama ditinggal begitu saja atau bahkan disuruh lompat ke laut begitu saja," katanya. “Karena kapal ini kapal pesiar, bukan kapal perompak atau bajak laut yang pakai hukum alam," kata anggota Komisi V DPR ini.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Bambang Soesatyo, mengaku mendapatkan informasi bahwa Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung, diplot masuk daftar bursa calon menteri dalam pergantian kabinet.

"Kalau dilihat Kongres PDIP kemarin, banyak tokoh PDIP yang tak masuk pengurus, itu sengaja diplot jadi menteri seperti Pramono Anung, yang akan diplot mengggantikan Andi Widjajanto. Ada juga yang diganti seperti Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian," kata Soesatyo. Soesatyo menilai bahwa memang sudah saatnya Presiden merombak kabinet karena banyak menteri yang tak maksimum bekerja. Hal itu berakibat pemerintahan tidak berjalan dengan baik. "Lebih besar pasak dari tiang, kualifikasi jauh di bawah standar," kata Soesatyo mengibaratkan kapasitas sejumlah menteri.

Menurutnya, proses pergantian kabinet akan berlangsung dalam waktu dekat. "Saya dapat informasi, Presiden secepatnya lakukan reshuffle untuk perbaikan dan tingkatkan kerja," katanya.

Dalam beberapa bulan ini, Presiden Joko Widodo memang gencar melakukan evaluasi kabinet. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan bahwa evaluasi bisa dilakukan Presiden setiap saat. Tapi sejauh ini belum ada pembicaraan yang mengarah perombakan kabinet. (viva)

Kamis, 23 April 2015

Jakarta - Gegap gempita rakyat atas terpilihnya Joko Widodo menjadi presiden Oktober tahun lalu perlahan pudar. Baru satu semester bekerja, kabinet Jokowi sudah dihantam kritik bertubi-tubi.

Ekspresi kekecewaan terhadap Jokowi justru kian marak di ruang publik kita. Melonjaknya harga bahan pokok sebagai imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (premium, solar, dan minyak tanah) di saat harga minyak dunia turun drastis, hingga kekecewaan masyarakat yang peduli terhadap hukum dalam kasus KPK versus Polri.

Sejumlah survei yang dirilis Maret-April 2015 memberikan gambaran bagaimana realitas pemerintahan tak seindah janji mereka saat kampanye.

Kabinet Kerja Presiden joko Widodo