Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Hiruk-pikuk rencana reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II sepekan ini cukup dramatis. Beragam pernyataan dan pertemuan elit politik kian membuat drama reshuffle kian mengharu-biru.

Pasca-pernyataan resmi Presiden SBY menanggapi desakan reshuffle kabinet, tensi politik kian meninggi. Partai Golkar dan PKS yang menjadi obyek sasaran evaluasi koalisi, juga menanti aksi nyata presiden. "Kami bertemu baik-baik, berpisah juga baik-baik," cetus Sekjen DPP PKS Anis Matta dalam sebuah kesempatan saat merespons pernyataan Presiden.

Atraksi politik bermunculan dari partai peserta koalisi lainnya yang mendesak Presiden SBY melakukan evaluasi terhadap Partai Golkar dan PKS. Sekretaris Fraksi PKB DPR M Hanif Dhakiri menegaskan agar Presiden SBY memberi hukuman terhadap Partai Golkar dan PKS.

"Kalau nggak dihukum itu menjadi preseden buruk bagi anggota koalisi lain yang selama ini loyal dan memegang teguh komitmen koalisi," tegasnya. Presiden SBY sendiri pasca pernyataannya terkait evaluasi koalisi langsung menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan partai minus Partai Golkar dan PKS.

Tercatat, Presiden SBY menggelar pertemuan dengan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar serta tentunya pertemuan dengan Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa.

Namun hampir sepekan usai pernyataan Presiden BY terkait reshuffle kabinet, hingga saat ini pula belum ada penjelasan yang konkret dari pihak Istana sebagai pemilik hak prerogratif.

Informasi yang beredar ke publik terkait reshuffle justru bersifat spekulatif, asumsi, dan bernada psy war. Spekulasi yang beredar salah satunya tentang informasi bahwa Partai Gerindra akan masuk dalam barisan koalisi dengan memperoleh jatah dua kursi menteri yakni Menteri Pertanian dan Menteri BUMN. Sedangkan menteri PKS disebut-sebut dari kabinet.

Informasi seputar reshuffle yang bersifat spekulatif dan tak menentu ini jelas bukan hal yang produktif. Karena hampir sepekan terakhir ini, wacana politik nasional disesaki isu seputar reshuffle yang tak berkesudahan. Padahal, momentum untuk melakukan reshuffle jelas sudah datang.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mendukung Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet sesegera mungkin. Karena jika tidak dilakukan justru momentum reshuffle akan hilang. "Kami mendukung upaya SBY secepatnya melakukan reshuffle, kalau tidak momentum hilang," ingatnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/3/2011).

Semua serba spekulatif dengan kalkulasi 'utak-atik gatuk', mencocokkan dan menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa berikutnya. Disebut-sebut reshuffle akan diumumkan pada 9 Maret mendatang. "Katanya tanggal 9 pengumuman reshuflle," kata Khatibul Umam Wiranu, fungsionaris DPP Partai Demokrat.

Memang cukup sedikit opsi yang dimiliki Presiden SBY terkait reshuflle kabinet. Mulai dari medepak kedua partai yang dianggap membangkang dalam koalisi yaitu Partai Golkar dan PKS dengan memasukkan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Opsi ini terbukti gagal, karena belakangan PDI Perjuangan mengambil sikap untuk tidak menerima tawaran Presiden SBY.

Opsi selanjutnya, mendepak PKS secara total dari koalisi dengan menggantikannya dengan Partai Gerindra. Dengan kata lain, Partai Golkar tetap berada dalam barisan koalisi. Secara kalkulasi kuantitatif, masuknya Gerindra dalam barisan koalisi akan menggantikan kursi PKS.

Namun apakah ini simetris dengan kalkulasi kualitatif? Secara keterampilan politik di lapangan, jelas terjadi perbedaan antara PKS dan Partai Gerindra. PKS jauh lebih matang di lapangan politik.

Opsi-opsi inilah yang harus diambil Presiden SBY dalam waktu dekat, sebagaimana yang ia janjikan. Semua opsi jelas memiliki kadar risiko yang beragam. Jika Presiden SBY tak tepat dalam memilih opsi, jelas berisiko dalam pemerintahannya 3,5 tahun ke depan.

Kini, semua kembali kepada Presiden SBY, apakah punya nyali dalam mengeksekusi reshuffle, yang tak bisa dihindari mengandung risiko tidak kecil. Yang pasti, Presiden SBY dalam posisi no point to return, tidak boleh mundur dalam urusan koalisi ini. [mdr] (INILAH.COM)