Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

majalahbuser.com - Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Jenderal Budiman, diberhentikan secara mendadak oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemberhentian dilakukan sehari menjelang pengumuman hasil perolehan suara pemilihan presiden oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli 2014.

Markas Besar TNI melalui Kepala Pusat Penerangan Mayor Jenderal M. Fuad Basya mengatakan Jenderal Budiman akan memasuki masa pensiun pada September 2014.

Jika memang Budiman baru akan memasuki masa pensiun dua bulan ke depan, mengapa justru Presiden SBY tergesa-gesa mencopotnya.

Rabu, 23 Juli 2014

Tidakkah SBY sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata memikirkan dampak dari pencopotan yang dilakukannya terhadap pucuk pimpinan TNI-AD itu dan akibatnya terhadap situasi keamanan nasional. Pengganti Budiman pun sudah disiapkan SBY. Dia adalah Letnan Jenderal Gatot Nurmantyo, Panglima Pasukan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, mengatakan pencopotan itu atas usulan Panglima TNI Jenderal Moeldoko kepada presiden. "Pergantian KSAD sesungguhnya telah dipertimbangkan beberapa waktu lalu mengingat Pak Budiman akan memasuki masa pensiun pada September 2014," kata Julian dalam pesan singkatnya, Selasa 22 Juli 2014.

Usulan pemberhentian atau penggantian itu menurutnya tidak harus dilakukan pada tanggal saat pensiun seorang Kepala Staf Angkatan. Julian juga menegaskan, penggantian ini tak ada kaitannya dengan pemilihan presiden. "Ini tidak ada kaitan dengan pilpres. Karena pergantian ini lebih sebagai proses regenerasi dalam pimpinan TNI," ujarnya.

Jenderal Budiman adalah lulusan terbaik Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tahun 1978. Atas prestasinya itu, dia diganjar dengan anugerah Bintang Adhi Makayasa. Lulus dari AKABRI, Budiman didaulat menjadi komandan Peleton I Kompi B Zipur-3 di Kodam Siliwangi.

Pria kelahiran Jakarta pada 25 September 1956 juga pernah menjabat sebagai Danrem 061 Suryakencana pada tahun 2003 sebelum pada tahun 2009 didaulat menjadi Pangdam IV Diponegoro. Budiman juga pernah menjadi WAKSAD pada tahun 2011 sebelum akhirnya diangkat sebagai KSAD pada Agustus 2013 lalu.

Budiman mengakui telah diberhentikan oleh Presiden SBY dari jabatannya pada Senin 21 Juli 2014. Ia mengaku baru tahu kabar pemberhentian itu dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

"Itu bukan pemecatan, memang saya salah apa? Itu pemberhentian (sebagai KSAD)," kata Budiman. Budiman mengatakan hingga saat ini belum tahu alasan pemberhentian sebagai KSAD. Namun dia menyadari, dalam waktu dua bulan lagi dia akan pensiun. "Saya belum tahu alasannya," kata Budiman.

Hingga Senin 21 Juli 2014 lalu, Budiman masih melaksanakan kegiatan di kantornya, Markas Besar TNI AD di Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Budiman juga baru menggelar buka puasa bersama dengan para peneliti, pengusaha industri pertahanan dan awak media pada hari yang sama.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan tidak ada alasan khusus di balik rencana penggantian Jenderal Budiman. Penggantian menurutnya dilakukan untuk alasan regenerasi yang memang rutin dilakukan di tubuh TNI.

"Kemarin saya dipanggil oleh Presiden untuk membahas rencana penggantian KSAD. Tidak ada yang spesial. Alasan pertama, karena kepentingan organisasi. Pak Budiman memang sebentar lagi pensiun, sehingga harus dilakukan regenerasi," ujar Moeldoko, usai memimpin Apel Siap Siaga TNI di Mabes TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa 22 Juli 2014.

Mengenai waktu penggantian yang dilakukan menjelang pengumuman hasil perolehan suara Pemilihan Presiden 2014, Moeldoko mengatakan bahwa jajaran TNI memang harus selalu siap untuk diganti setiap saat. Ia menyatakan, tidak ada unsur politik yang berperan di dalam pergantian salah satu struktur pimpinan tertinggi TNI itu.

"Semua hari bagi kami adalah hari yang baik, tidak ada yang jelek. Dulu, Pak Parno (Jenderal Purn. Soeparno) juga pensiun dari KSAL satu tahun sebelumnya. Ini hal yang biasa dalam kehidupan kami, karena memang kami harus siapkan adik-adik untuk siap menggantikan. Kalau Panglima TNI ganti setiap saat tidak masalah. KSAD berganti setiap hari juga tidak masalah. Bagi TNI, kegiatan militer dan kegiatan politik adalah sesuatu yang benar-benar berbeda," ujarnya.

Komisi Pertahanan DPR mempertanyakan pencopotan Jenderal Budiman. Anggota Komisi Pertahanan DPR, Helmy Fauzi, menilai pencopotan Budiman terkesan mendadak dan mengejutkan. "Pencopotan posisi KSAD memang hak prerogatif presiden. Tapi langkah ini terasa mendadak," ujar Helmy dalam pesan tertulis, Selasa 22 Juli 2014.

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan latar belakang pencopotan Budiman. Apalagi, Budiman diberhentikan pada saat Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan presiden terpilih. "Penjelasan dari Presiden SBY menjadi penting untuk menghindari terciptanya polemik dan spekulasi," lanjut dia.

Helmy menjelaskan Komisi Pertahanan sebelumnya sempat meminta penjelasan dari pemerintah terkait posisi Budiman yang merangkap sebagai KASAD dan Sekjen Kementerian Pertahanan. Namun, permintaan itu tidak mendapat respons. "Dan kabar ini tentu saja membuat kami kaget," ungkapnya.

Namun Helmy berharap melalui pergantian KSAD regenerasi di tubuh Angkatan Darat berjalan baik. Ke depan, dia menyarankan agar Presiden SBY tidak mengeluarkan kebijakan strategis paska pengumuman presiden terpilih. (viva)