Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

majalahbuser.com - Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1435 hijriah pada Ahad 29 Juni 2014. Keputusan ini diambil setelah digelarnya sidang Isbat di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat malam, 27 Juni 2014.

"Diputuskan bahwa 1 Ramadan jatuh bertepatan dengan hari Ahad 29 Juni 2014," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dalam konferensi pers.

Penetapan awal Ramadan diambil berdasarkan laporan 63 titik lokasi hilal dari Sabang sampai Merauke yang telah ditetapkan Pemerintah RI. Dalam pelaksanaannya, tidak satupun para saksi yang ditunjuk melakukan rukhiat berhasil melihat hilal. Dalam pelaksanaan sidang isbat telah disepakati  melakukan ijtimak atau penggenapan bulan Syakban menjadi 30 hari.

Sabtu, 28 Juni 2014

Pemerintah menetapkan Ahad, Muhammadiyah mulai Sabtu.

Berdasarkan perhitungan tersebut, Pemerintah menetapkan awal Ramadhan jatuh pada Minggu. Sidang isbat dihadiri perwakilan dari tokoh dan pengurus organisasi Islam, pakar astronomi dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Planetarium, serta perwakilan duta besar dari negara sahabat. Sidang isbat kali ini juga dihadiri Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebelum sidang isbat digelar, Kementeria Agama juga telah menggelar sarasehan organisasi Islam dan para ahli astronomi untuk mencari titik temu awal Ramadan.

Meski tidak serentak, karena Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengeluarkan maklumat penetapan 1 Ramadan 1435 Hijriah jatuh pada Sabtu, 28 Juni 2014, tapi pemerintah memberikan keleluasaan kepada masyarakat muslim Indonesia yang mengawali Ramadan tidak sama dengan yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Lukman, pemerintah memberikan kebebasan karena masalah peribadatan tidak harus dipaksakan oleh pemerintah. Pemerintah katanya, bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan pedoman. Ditambahkan Lukman, adanya perbedaan metedologi harus membuat pemerintah berjiwa besar dan memberi toleransi kepada umat Islam yang lain.

Dalam kesempatan yang sama, Din Syamsuddin mengatakan bahwa dia menghargai kebijakan pemerintah yang tidak memaksa umat Islam mematuhi keputusan awal puasa.

Din memberikan penghargaan kepada Menag yang mengedepankan pendekatan ukuwah Islamiah dalam membahas perbedaan. Menurutnya, pemerintah berkewajiban menetapkan 1 Ramadan. Namun, mereka juga wajib menghargai kalangan umat Islam yang mempunyai pandangan berbeda.

"Itu juga amanat konstitusi yang memberikan kemerdekaan kepada warganya untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing," ujar Din.

Din menilai, 1 Ramadan adalah persoalan keyakinan beribadah. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati perbedaan. Kata dia, perbedaan ini nantinya akan dapat diselesaikan dengan pendekatan yang lebih dalam lagi sehingga kriteria hilal ini akan bisa selesaikan.

Muhammadiyah memang berbeda pandangan dengan pemerintah dalam menetapkan awal Ramadan. Untuk tahun ini, mereka mengawali ibadah puasa satu hari lebih dulu daripada ketetapan pemerintah yakni Sabtu 28 Juni 2014. Ketetapan awal Ramadan itu telah disampaikan PP Muhammadiyah sesuai dengan perhitungan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ketua Bidang Tarjih, Tajdid, dan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas mengatakan, berdasarkan metode perhitungan Muhammadiyah, bulan sudah tampak pada tanggal 27 Juni 2014, pada pukul 15.00 WIB, menit ke-10, detik ke-21.

Menurutnya, dengan kondisi yang terjadi pada 27 Juni 2014, telah memenuhi tiga kriteria utama untuk menentukan hari berikutnya sudah masuk ke bulan baru dalam kalender Hijriah. Tiga kriteria utama yang telah terpenuhi untuk menetapkan awal sebuah bulan adalah telah terjadi ijtimak atau konjungsi antara bulan dan matahari pada tanggal 27 Juni, konjungsi itu terjadi sebelum terbenamnya matahari, serta saat matahari terbenam pada tanggal 27 itu, bulan masih berada di atas ufuk.

Ilyas tak menampik keputusan Muhammadiyah ini akan berpotensi terjadi perbedaan dengan pemerintah dalam menetapkan awal Ramadan. Karena menurut dia, pemerintah menggunakan metode yang berbeda dalam menetapkan awal dari sebuah bulan Hijriah.

Katanya lagi, dalam sidang Isbat, pemerintah mematok bulan harus berada 2 derajat di atas ufuk. Bila mayoritas laporan menunjukkan 2 derajat, baru laporan ruqyah bisa diterima. Sehingga dengan demikian, ada kemungkinan penetapan tanggal 1 Ramadan yang dilakukan pemerintah akan berbeda.

Meski demikian, dia tetap menyerukan agar seluruh umat Islam menjaga toleransi. Dia berharap antar sesama umat Islam dapat saling menghormati walau terjadi perbedaan penetapan tanggal 1 Ramadan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan melakukan rukhiat pengamatan hilal untuk menentukan masuknya 1 Ramadan 1435 Hijriah di wilayan Sumatera Selatan. Hasil pengamatan yang dilakukan untuk wilayah Sumatera Selatan, hilal tak terlihat karena tertutup awan.

Pihak Kanwil Kemenag Sumsel melakukan pengamatan hilal dari atas gedung tertinggi di Palembang dengan menggunakan teropong khusus pada Jumat petang, 27 Juni 2014. Pengamatan dilakukan pada saat matahari tenggelam pada pukul 18.03 WIB.

Menurut hasil perhitungan hilal sudah di atas ufuk pada saat matahari terbenam dengan ketinggian nol derajat 23 menit pada azimut 23 derajat 17 menit dari arah barat ke utara. Sedangkan hilal terbenam di arah azimut 18 derajat 27 menit, dari barat ke utara. Karena di wilayah Palembang tertutup awan, menyebabkan hilal tak terlihat.

Kementerian Agama Provinsi Jambi bahkan lebih dulu menetapkan 1 Ramadan 1435 Hijriah jatuh pada hari Minggu, 29 Juni 2014. Keputusan ini diambil setelah berdasarkan rukyatul hilal yang dilakukan Kemenag Provinsi Jambi, Jumat sore 27 Juni, hilal belum terlihat. Dengan demikian Kemenag Provinsi Jambi menyatakan bulan Sya'ban 1435 H digenapkan 30 hari dan puasa hari pertama baru dilaksanakan hari Minggu.

Tim Hisab Rukyah Kemenag Jambi, Rahmadi mengatakan, meski langit Jambi pada sore hari berawan, dipastikan hilal tidak tampak. Hilal mar'i kurang dari minimal 2 derajat yang disyaratkan. Lama hilal 1 menit. Posisi hilal terhadap matahari saat magrib berada di sebelah utara matahari.

Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur juga mengerahkan tim ahli falakiyah untuk memantau penampakan bulan atau ru'yatul hilal untuk menentukan awal Bulan Suci Ramadan 1435 Hijriah. Berdasarkan pemantauan, hilal berada di bawah dua derajat. Dengan posisi hilal seperti itu, maka bulan belum terlihat sempurna.

Metode ru'yatul hilal yang digunakan untuk menentukan awal Ramadan haruslah bulan terlihat jelas. Sementara dalam ilmu astronomi atau ilmu Falak, hilal bisa terlihat jelas jika posisi hilal setidaknya berada di posisi 2 derajat.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melakukan kekerasan menjelang atau selama bulan Ramadan. Dia juga melarang adanya aksi sweeping atas nama agama.

"Ramadan jangan sampai dicemari kesuciannya, tindakan atas nama apapun," katanya.

Lukman mengatakan, aksi sepihak sebaiknya dihindari. Hal itu agar bulan Ramadan ini tetap terjaga kesuciannya. Masing-masing pihak diharapkan pro aktif memahami dan mengerti yang lain bukan menuntut dipahami atau dimengerti.

Katanya, umat muslim harus memahami bahwa tidak semua orang beragama Islam bisa menjalankan kewajiban berpuasa. Sehingga, tidak benar apabila ada pemaksaan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Bila kedua belah pihak pro aktif saling mengerti dan memahami, maka tindakan memaksakan kehendak dan cara-cara kekerasan bisa dihindari

"Misalnya ada seorang muslim dia tidak berpuasa, tapi karena sedang berhalang, seperti sakit. Hak mereka harus dilindungi," jelasnya.

Kepolisian Daerah Metro Jaya juga sudah mengimbau kepada masyarakat untuk menciptakan suasana kondusif dan saling menghormati dalam menjalani ibadah puasa Ramadan. Setiap aksi sweeping akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Pol) Dwi Priyatno mengatakan, polisi akan menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) yang masih berani melakukan sweeping atau razia. Guna menyosialisasikan larangan sweeping ini kepada ormas dan tokoh masyarakat.

"Sosialisasi untuk pendekatan. Karena dalam UUD yang berhak melakukan tindakan hukum, terutama sweeping, adalah polisi dan Satpol PP," kata Dwi di Mapolda Metro Jaya, Jumat 27 Juni 2014.

Jika nanti ada ormas atau kelompok yang masih saja melanggar dengan melancarkan sweeping ilegal, polisi tak segan-segan mempidanakan mereka. Berkaca dari Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, sejumlah ormas kerap melancarkan razia ke tempat-tempat hiburan malam. Untuk itu, Dwi menjamin, sweeping ilegal tidak akan terulang di Ramadan tahun ini.

Selain itu, bulan puasa yang bersamaan dengan kegiatan pilpres membuat polisi harus ekstra memberikan pengamanan kepada masyarakat. Dari segi pengamanan, Polda Metro akan menurunkan 7200 personel yang sudah siap siaga di beberapa titik penjagaan. Mengingat, dalam waktu dekat polisi juga akan menggelar operasi ketupat.

Saat ini polisi telah melakukan Operasi Cipta Kondisi untuk menekan tingkat kriminalitas yang meningkat saat Ramadan sampai Lebaran. Sejumlah penertiban yang dilakukan polisi, antara lain operasi petasan, kembang api, senjata tajam dan minuman keras. "Semuanya untuk menciptakan keamanan bagi masyarakat," katanya.   (viva)