Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Kediri, Rencana Komisi C DPRD Kota Kediri untuk menghentikan proyek pembangunan goro – goro atas 20 titik di sejumlah jalan protokol, diduga tidak diindahkan para kontraktor.

Terlihat masih banyak sisa material, tidak dipasangnya rambu keselamatan pengguna jalan dan tidak dijaga pada malam hari, serta tidak ada revisi atas kualitas fisik bangunan.

Senin, 26 Oktober 2015

Hingga berita ini diturunkan Ketua Komisi C, Reza Darmawan belum bisa dikonfirmasi sementara pihak Pemkot dikabarkan terus mengijinkan penggerjaan sambil menunggu pencairan PAK dikabarkan dalam minggu ini.

Tidak seperti biasanya, Senin kemarin suasana di Kantor DPRD Kota Kediri terlihat sepi, sejumlah mobil plat merah yang di parkir ternyata ditinggal pergi oleh sang pemiliknya. Terkait hal tersebut, Sekretaris DPRD Kota, Rahmad Hari Basuki, ditemui di ruang kerjanya, membenarkan jika sejak minggu kemarin, pada wakil rakyat menggelar rapat komisi di Luar Kota Kediri.

"Memang semua angggota dewan dijadwalkan rapat komisi bertempat di luar kota, Komisi A di Mataram NTB, Komisi B di Denpasar Bali sementara Komisi C berada di Padang Sumatera Barat. Dijadwalkan selesai besok (hari ini, red) dan akan kembali berkantor pada rabu," jelas Rahmad.

Dengan tidak adanya anggota dewan khususnya di Komisi C, tentunya dengar pendapat yang digelar Kamis lalu dengan menghadirkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pertamanan Kebersihan dan sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan Informasi Komunikasi, dianggap gertak sambal.

Terlihat, sejumlah sisa material di lokasi yang kemarin ditinjau, Jl. Diponegoro dan Jl. Brawijaya masih berserakan sisa material. Hanya sejumlah pohon di tepi jalan telah dikepras oleh pihak DKP.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Kediri melalui Kepala Bagian Humas Protokol, Apip Permana justru berharap agenda dengar pendapat dilanjutkan peninjauan lokasi dianggap sebagai bahan masukan bagi kontraktor.

"Setahu kami, sejumlah dinas langsung turun jalan dan menjalankan sesuai permintaan wakil rakyat. Jikapun masih ada kekurangan, dikarenakan butuh waktu dan diharapkan penggerjaan gorong – gorong selesai pada Bulan Desember nanti," jelas Apip.

Disinggung pencairan dana PAK, Apip Permana maupun Rahmad Hari Basuki mengaku menunggu proses penyelesaian administrasi.

"Kami belum mengetahui jika sudah ada surat turun dari gubernur atas pencairan PAK, namun jika memang sudah turun ya seharusnya segera diproses untuk dievaluasi. Tapi kenyataannya semua anggota dewan sedang berada di luar kota," jelas Rahmad.

Begitu juga Apip, berharap dengan pencairan dana PAK akan segera dipergunakan untuk melakukan sejumlah kegiatan termasuk pembelian kebutuhan barang dan jasa.

"Dimungkinkan jika terlambat pencairan yang terjadi justru anggaran dana tersebut tidak terserap dengan baik," jelas Kabag Humas Protokol. (nng)