Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Muhammad Najib mengatakan, Komisi I akan menindaklanjuti dugaan adanya alat sadap yang dipasang di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi.

Menurutnya, Komisi tengah mengumpulkan informasi apakah benar terjadi penyadapan atau hanya upaya pencitraan.

Senin, 24 Februari 2014

"Komisi I sedang mencari tahu, apakah ini betul-betul sebuah penyadapan atau sebuah cara untuk meningkatkan citra politik saja. Karena itu, kami tidak ingin terburu-buru mengomentari," kata Najib, di  Jakarta, Minggu (23/2/2014).

Najib mengatakan, aturan mengenai penyadapan belum terlalu ketat sehingga banyak celah yang bisa digunakan untuk penggunaan alat sadap.  Ketua DPP Partai Amanat Nasional ini mengungkapkan, sejauh ini, petinggi partainya telah melakukan antisipasi terkait aksi penyadapan.

"Kami memiliki cara mengurangi berbicara hal-hal yang penting lewat telepon, petinggi-petinggi partai melakukan rapat terbatas tertutup tergantung masalah yang dibicarakan. Kami menghindari berbicara lewat BBM, Whatsapp, lewat SMS atau telepon secara langsung," paparnya.

Sebelumnya, Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya menemukan tiga alat sadap di rumah dinas Jokowi, di Menteng, Jakarta Pusat. Alat sadap itu ditemukan di ruang tamu, ruang makan, dan kamar tidur Jokowi.

Awalnya, Tjaho mengatakan, tiga alat sadap itu ditemukan setelah PDI-P melakukan penggeledahan di rumah Jokowi. Namun, setelah dikonfirmasi, Tjahjo meralat perkataannya dan mengatakan jika informasi tentang tiga alat sadap itu ditemukan oleh tim pengawal Jokowi yang kemudian disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat PDI-P. Jokowi sendiri sudah membenarkan adanya penemuan alat sadap itu.

Ketua Umum DPP Partai Nasdem menilai, dugaan penyadapan yang dilakukan terhadap Gubernur DKi Jakarta Joko Widodo alias Jokowi adalah cermin adanya kompetisi politik yang tidak sehat. Hal itu dikatakannya menanggapi ditemukannya tiga alat sadap di rumah dinas Gubernur DKI, Menteng, Jakarta Pusat.

"Itu (penyadapan) karena persaingin tidak sehat. Kita berkompetisi dalam persaingan yang tidak sehat. Masyarakat juga tidak sehat. Itu konsekuensi logis," kata Surya, saat ditemui seusai Apel Siaga Partai Nasdem di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2014) malam.

Ia mengaku prihatin jika penyadapan itu memang dilakukan untuk kepentingan politik. Akan tetapi, menurutnya, hal ini menjadi konsekuensi dari pejabat publik.  "Itu konsekuensi yang harus kita hadapi. Mas Jokowi, Mbak Mega, harus siap dan selalu mempersiapkan diri," katanya. (kcm)